Bisnis.com, JAKARTA - Subsidi gaji Rp600.000 per bulan dari pemerintah melalui program Bantuan Subsidi Upah atau BSU seharusnya digunakan masyarakat untuk berbelanja dengan tujuan produktif. Dengan begitu dampak resesi ekonomi saat ini bisa dikurangi.
Hal itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina Frimanzah dalam diskusi bertajuk Optimalisasi Pemberdayaan UMKM di Tengah Pandemi, dilaksanakan MPR RI, Senin (31/8/2020).
Narasumber lain dalam diskusi tersebut adalah Anggota MPR dari FPDIP Hendrawan Supratikno, Anggota MPR dari Fraksi Demokrat Herman Khaeron, serta Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Rully Indrawan.
Menurut mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu, subsidi untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan tersebut seharusnya tidak ditabung. Dana tersebut mestinya dibelanjakan untuk menggerakkan perekonomian.
Frimanzah menjelaskan jika tidak terjadi belanja masyarakat karena masyarakat menabung, sektor perdagangan tidak bergerak sehingga membuat pabrik tidak berpoduksi.
Kondisi itu, ujarnya, kemudian akan memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) sehingga kian mempersulit perekonomian di tengah ancaman pandemi Covid-19.
Belanja produktif, kata Frimanzah, bisa berupa belanja bahan dasar untuk keperluan berbagai usaha seperti berjualan makanan.
Dia khawatir pada kuartal ke III ekonomi Indonesia masih tumbuh minus setelah pada kuartal II turun 5,32 persen.
Akan tetapi, dia meyakini minus pertumbuhan pada kuartal III tidak sebesar pada kuartal II tahun ini.
Menurutnya, dorongan bagi masyarakat untuk berbelanja akan turut menggerakkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat berpengaruh pada produk domestik bruto (PDB).
Peran UMKM bagi ekonomi kita sangat besar kalau dilihat dari kontribusi ke PDB, yakni mencapai 64 persen dan ditargetkan 65 persen pada tahun ini, katanya.
“Kalau kita lihat penyerapan tenaga kerja, juga mayoritas ada di sektor UMKM sekitar 97 persen, dan pertumbuhan ekonomi kita agak berbeda dengan Singapura, Thailand dan Malaysia karena ketiga negara itu berorientasi ekspor, sedangkan Indonesia berorientasi permintaan domestik,” ujarnya.
Karena itu, dia mengingatkan agar stimulus dari pemerintah itu secepatnya dicairkan dan yang sudah dianggarkan harus segera direalisasikan selain harus tepat sasaran dan kontekstual.
Sementara itu, Hendrawan Supratikno mengakui UMKM di Indonesia masih menjadi simbol dari kantong-kantong kemiskinan. Menurutnya, masih banyak UMKM yang pasarnya stagnan dan tidak berkembang sehingga pelakunya tetap saja miskin.
“Padahal teori ekonomi mengatakan kalau pasar berkembang maka sektor usaha akan menjadi besar,” ujar profesor ekonomi itu.
Dia menambahkan bahwa semakin banyak UMKM justru dikhawatirkan kemiskinan semakin berat.
