Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

MK Tolak Gugatan Soal Rangkap Jabatan Wamen, Ini Pernyataan Kementerian BUMN

Kementerian BUMN menganggap putusan mengenai gugatan tersebut masih dalam pertimbangan MK sehingga tidak menjadi sebuah keputusan yang mengikat.
Dhiany Nadya Utami
Dhiany Nadya Utami - Bisnis.com 28 Agustus 2020  |  11:13 WIB
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). ANTARA FOTO - Aprillio Akbar
Logo baru Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terpasang di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (2/7/2020). ANTARA FOTO - Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA — Pihak Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tak menerima permohonan gugatan uji materi soal jabatan wakil menteri menteri dan larangan rangkap jabatan.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menilai bahwa putusan mengenai gugatan tersebut masih dalam pertimbangan MK sehingga tidak menjadi sebuah keputusan yang mengikat.

“Karena masih pertimbangan dan bukan keputusan maka bisa dikatakan ini belum mengikat. Tidak mengikat, jadi kita masih menunggu,” ujarnya ketika dihubungi Bisnis, Jumat (28/8/2020)

Dia menuturkan, jika dilihat dari putusan MK tersebut, yang terjadi adalah MK menolak gugatan pemohon. Lain halnya jika MK membuat keputusan yang menjadi norma hukum baru yang mengikat semua pihak.

“Kecuali itu bentuknya putusan MK, itu pasti mengikat semua pihak, tapi karena masuk dalam pertimbangan maka bukan sebuah norma hukum baru apalagi kita tahu ini sifanya pertimbangan,” tegasnya.

Sebelumnya, MK memutuskan menolak uji materi Pasal 10 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara terkait konstitusionalitas jabatan wakil menteri yang dapat diangkat oleh Presiden sesuai kebutuhan.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah menegaskan persoalan konstitusionalitas norma Pasal 10 UU 39/2008 telah selesai dan tidak terdapat alasan baru yang dapat mengubah pendirian Mahkamah.

Seperti diketahui, ada tiga wakil menteri yang merangkap jabatan, yakni Wakil Menteri Keuangan Suahazil Nazara yang juga Wakil Komisaris Utama PT PLN (Persero).

Selanjutnya, Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin yang merangkap sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) serta Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BUMN mahkamah konstitusi kementerian bumn
Editor : Hafiyyan
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top