Bisnis.com, JAKARTA - Perdana Menteri Australia Scott Morrison sedang mencari kekuatan baru untuk memveto atau membatalkan perjanjian yang dicapai pemerintah negara bagian dengan pihak asing. Hal itu merupakan bagian dari upaya menjegal kemampuan China dalam mendapatkan pengaruh di negara tersebut melalui Belt and Road Initiative.
Undang-undang tersebut akan diperkenalkan minggu depan oleh pemerintah konservatif Morrison yang selama ini telah berseteru dengan China. Beleid ini akan mencakup berbagai sektor, termasuk infrastruktur, kerjasama perdagangan, pariwisata, kolaborasi budaya, sains, kesehatan dan pendidikan, termasuk kemitraan penelitian universitas.
Sebelumnya, pemerintah negara bagian Victoria menandatangani perjanjian dengan China tahun lalu untuk bergabung dengan proyek pembangunan infrastruktur tersebut. Wakil Perdana Menteri Michael McCormack mengatakan pemerintah federal mungkin berusaha untuk menggunakan undang-undang baru, yang diperkirakan akan disahkan tahun ini untuk membatalkan rencana tersebut.
"Kami ingin memastikan bahwa jika ada pengaturan yang dibuat, itu dilakukan untuk kepentingan nasional," kata McCormack, dilansir Bloomberg, Kamis (27/8/2020).
Meskipun China tetap menjadi mitra dagang terbesar Australia, hubungan kedua negara tidak akur. Hal ini terjadi sejak Canberra melarang Huawei Technologies Co berpartisipasi dalam jaringan 5G dan mengeluarkan undang-undang untuk membendung campur tangan asing.
Melalui sebuah pernyataan, Morrison menyebut undang-undang baru akan memastikan bahwa semua tingkat pemerintahan akan bertindak secara konsisten untuk melindungi kepentingan nasional Australia.
Baca Juga
"Orang Australia benar mengharapkan pemerintah federal yang mereka pilih untuk menetapkan kebijakan luar negeri," kata Morrison.
Dia melanjutkan, perubahan dan undang-undang baru ini akan memastikan bahwa setiap pengaturan yang dilakukan oleh pemerintah Australia di tingkat mana pun, sejalan dengan kepentingan nasional negara itu.
Morrison menolak untuk mengatakan apakah dia akan berusaha untuk membatalkan perjanjian Victoria. Dia hanya mengatakan tidak mendukung Belt and Road Initiative
Adapun undang-undang tersebut akan memberi menteri luar negeri kekuasaan untuk melampaui perjanjian baru dan yang sebelumnya ditandatangani antara pemerintah luar negeri dan delapan negara bagian dan teritori Australia, dan badan-badan seperti pemerintah daerah dan universitas.
Hal itu karena ada kekhawatiran yang meningkat di lingkaran intelijen tentang pengaruh China di universitas dan program di mana para akademisi menandatangani hak kekayaan intelektual atas pekerjaan mereka sebagai imbalan atas hibah penelitian.
Di luar kesepakatan Belt and Road Initiative yang ditandatangani oleh Victoria, undang-undang tersebut memungkinkan pemerintah federal untuk meninjau dan membatalkan nota kesepahaman antara Beijing dan pemerintah Australia Barat, Australia Selatan, dan Tasmania di berbagai sektor mulai dari investasi, kerja sama sains, dan akses ke Antartika.
Negara bagian dan teritori memiliki setidaknya 130 perjanjian di 30 negara yang dapat terpengaruh oleh undang-undang baru tersebut.
Di bawah hukum itu, Morrison tidak akan dapat membatalkan kesepakatan antara pemerintah negara bagian dan perusahaan komersial atau badan usaha milik negara. Itu berarti penyewaan pelabuhan strategis di Darwin, yang digunakan oleh militer AS, kepada perusahaan China oleh pemerintah Northern Territory pada 2015 tidak dapat dibatalkan.
Undang-undang tersebut akan membuat daftar publik untuk memberikan transparansi pada keputusan menteri luar negeri. Negara bagian dan teritori akan diberi waktu enam bulan untuk menyerahkan inventarisasi perjanjian yang ada. Oposisi utama Partai Buruh telah mengindikasikan akan mendukung undang-undang tersebut, yang berarti harus melewati parlemen.
Ini adalah langkah terbaru pemerintah Morrison untuk melindungi kepentingan nasional. Dia juga berencana untuk memperkuat pemeriksaan investasi asing, terlepas dari ukuran kesepakatannya, untuk sektor-sektor seperti telekomunikasi, energi, teknologi, dan manufaktur pertahanan.
