Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Jokowi: Krisis Kesehatan dan Ekonomi Jadi Momentum Benahi Pemerintahan

Presiden Jokowi minta tata kelola pemerintahan harus cepat, efisien, akuntabel dan bebas dari korupsi.
Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020). Youtube Setpres
Presiden Joko Widodo memberikan arahan dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020). Youtube Setpres

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan krisis kesehatan dan krisis ekonomi yang dihadapi Indonesia saat ini akibat pandemi Covid-19 menjadi momentum yang tepat bagi pemerintah untuk berbenah secara komprehensif.

"Krisis kesehatan dan krisis ekonomi karena Covid-19 ini merupakan momentum yang tepat untuk kita berbenah secara komprehensif. Kita harus membangun tata kelola pemerintah yang baik, cepat, efisien," kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/8/2020).

Tidak hanya itu, Jokowi juga menyatakan bahwa tata kelola pemerintah juga harus akuntabel dan bebas dari korupsi. Menurutnya, kedua hal itu sama pentingnya dan tak bisa ditawar.

"Langkah cepat dan tepat tidak boleh mengabaikan transparansi dan akuntabilitas. Keduanya harus dijalankan, berjalan bersamaan dan saling menguatkan," ujarnya.

Jokowi mengakui bahwa dalam pelaksanaannya, hal tersebut memang tidaklah mudah. Namun, tantangan yang dihadapi selama ini harus bisa dipecahkan bersama dan merumuskan serta melakukan langkah-langkah konkrit dan konsisten dari waktu ke waktu untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pada kesempatan tersebut, Jokowi juga mendorong agar upaya pencegahan korupsi harus dilakukan secara besar-besaran dan melakukan aksi penindakan yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi tanpa pandang bulu.

Namun, dia memperingatkan aparat penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan regulasi untuk menakut-nakuti apalagi memeras eksekutif, pengusaha dan masyarakat. Pasalnya, hal tersebut akan menghambat agenda percepatan pembangunan nasional.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper