Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Regulasi terkait Covid-19 Dinilai Gagal Tangkal Dampak Pandemi

Hal itu ditegaskan Anggota Komisi IV DPR Andi Akmal Pasluddin dalam diskusi forum legislasi DPR di Media Center Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, (25/8/2020).
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 25 Agustus 2020  |  18:53 WIB
Sejumlah warga yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 saat dipulangkan dari tempat karantina di Asrama Haji Surabaya, Kamis (2/6/2020). -  ANTARA/Humas Pemkot Surabaya
Sejumlah warga yang dinyatakan sembuh dari COVID-19 saat dipulangkan dari tempat karantina di Asrama Haji Surabaya, Kamis (2/6/2020). - ANTARA/Humas Pemkot Surabaya

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin menegaskan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No. 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem untuk Penanganan Pandemi Covid-19 telah gagal mengatasi masalah ekonomi saat ini.

Hal itu ditegaskan Akmal dalam diskusi forum legislasi DPR di Media Center Parlemen Senayan Jakarta, Selasa, (25/8/2020). Menurut politisi PKS itu, meski pemerintah kembali mengubah anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dari sebelumnya Rp677,2 triliun naik menjadi Rp695,2 triliun, namun anggaran yang sudah terserap baru sekitar Rp125 triliun.

“Serapan anggaran kita rendah, baik kementrian maupun lembaga, bahkan untuk PEN yang menjadi ujung tombak untuk menjadi pemulihan ekonomi nasional hanya tersisa Rp125 triliun,” kata Akmal dalam diskusi yang juga bisa diakses secara virtual.

Dialog bertajuk Evaluasi Perppu Corona dan Ancaman Resesi Ekonomi itu turut menampilkan pengamat ekonomi, Rosdiana Sijabat dari Universitas Atmajaya secara virtual.

Akmal mengatakan bahwa anggaran Kementerian/Lembaga yang disiapkan sekitar Rp53 triliun untuk Pemulihan Ekonomi Nasional itu pun baru terealisasi sekitar 13 persen. Angka itu dinilai sangat kecil dan sangat mungkin terjadi karena pemerintah memang tidak punya anggaran.

Menurut Akmal, hal tersebut menunjukkan bahwa antara perencanaan dengan eksekusi dari pemerintah tidak berjalan dengan baik sehingga tidak mendapatkan hasil maksimal. Padahal, Akmal mengatakan Perppu tersebut diharapkan dapat memberikan pondasi bagi pemerintah untuk melakukan langkah luar biasa dalam menjamin kesehatan masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

Pada bagian lain dia mengatakan bahwa ketika terpaksa harus memilih antara pemulihan kesehatan atau pemulihan ekonomi dalam kondisi saat ini, dia mengatakan pemerintah harus lebih memilih pemulihan kesehatan dari dampak pandemi.

“Jadi saya katakan bahwa Perppu Nomor I/2020 belum berhasil, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi ekonomi. Tetapi kita harus memilih masalah kesehatan dulu agar lebih fokus,” katanya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

dpr Virus Corona covid-19
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top