Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kasus Wahyu Setiawan, Jaksa KPK Soroti Dana dari Gubernur Papua Barat

Dalam persidangan, Wahyu juga terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 24 Agustus 2020  |  18:25 WIB
Ilustrasi-Gedung Merah Putih KPK - Antara/Hafidz Mubarak A
Ilustrasi-Gedung Merah Putih KPK - Antara/Hafidz Mubarak A

Bisnis.com, JAKARTA - Jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi bakal mengembangkan penerimaan gratifikasi berupa uang Rp500 juta terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Diduga, uang itu merupakan gratifikasi dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

Jaksa KPK Takdir Suhan mengatakan pihaknya bakal menganalisa kembali pengetahuan bahwa terdapat pihak-pihak lain yang juga punya andil dalam pemberian uang kepada Wahyu Setiawan.

"Melalui salah satu anggota KPU Tamrin Payopo yang memang sebagaimana fakta sidang tersebut disampaikan uang itu sumbernya dari Gubernur Papua Barat," kata Jaksa KPK Takdir Suhan di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Takdir mengatakan Jaksa KPK masih menunggu salinan putusan dari PN Tipikor Jakarta.

Dalam vonis majelis hakim, Wahyu dijatuhi hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp150 juta subsider empat bulan kurungan.

"Makanya kami mesti menunggu salinan putusan lengkap untuk kami analisa kembali, untuk menentukan langkah apa yang bisa kami tempuh selanjutnya," beber Takdir.

Takdir menjelaskan akan mendiskusikan soal pengembangan perkara dugaan suap terhadap Wahyu bersama tim JPU.

Terlebih, Hakim PN Jakpus menyatakan, Wahyu terbukti menerima aliran suap sebesar Rp600 juta dari Saeful Bahri untuk memuluskan pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku.

Wahyu juga terbukti menerima gratifikasi sejumlah Rp500 juta dari Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan. Uang itu diduga diserahkan melalui perantara Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat, Muhammad Thamrin Payapo.

"Analisa kembali, karena bagaimanapun kita juga mesti mendiskusikan dengan tim, kemudian kepada penyidik, fakta hukum apa yang bisa digali, kaitannya dengan isi putusan tadi yang memang sependapat dengan yang disampaikan di dalam tuntutan JPU," ujarnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK Papua Barat
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top