Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia memimpin salah satu agenda Dewan Keamanan (DK) PBB yang membahas berbagai tantangan yang dihadapi Guinea-Bissau.
Indonesia mendorong stabilisasi Guinea-Bissau saat memimpin pertemuan DK PBB yang diselenggarakan di Markas Besar PBB, Senin (10/8/2020).
“Semua pihak di Guinea-Bissau perlu terus bekerjasama melanjutkan berbagai upaya reformasi dan mengatasi tantangan keamanan, guna mewujudkan stabilitas dan pembangunan bagi seluruh rakyat," kata Wakil Tetap RI di New York Dian Triansyah Djani seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (12/8/2020).
Guinea-Bissau masih dalam proses transisi politik setelah pemilihan presiden pada Desember 2019.
Situasi politik dan ekonomi yang masih rentan, serta dampak Covid-19 menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Nuno Nabiam.
Selain itu, negara di Afrika Barat ini dihadapkan masalah perdagangan narkotika ilegal, di mana Guinea-Bissau menjadi salah satu tempat transit narkotika dari Amerika Selatan menuju Eropa.
Baca Juga
Negara-negara anggota DK PBB menekankan pentingnya melanjutkan agenda reformasi, termasuk reformasi konstitusi, UU Pemilu, dan UU mengenai Partai Politik.
Pembentukan pemerintahan baru dan pengesahan program kerja di bawah Perdana Menteri Nabiam menjadi momentum kemajuan yang perlu dijaga.
Pertemuan DK PBB mengenai Guinea-Bissau menjadi salah satu pertemuan di bawah Presidensi Indonesia pada bulan Agustus mengenai isu Afrika.
Sebagaimana rekam jejak Indonesia selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB sejak 2019, Indonesia selalu konsisten menunjukkan keberpihakan terhadap negara-negara Afrika, sejalan dengan semangat Konferensi Asia Afrika.
Pertemuan tersebut dipimpin Wakil Tetap RI di New York, Dubes Dian Triansyah Djani dengan menghadirkan pembicara Kepala Misi PBB di Guinea-Bissau (UNIOGBIS) Rosine Sori-Coulibaly, Direktur UN Office for Drugs and Crime (UNODC) Ghada Fathi Waly, dan Ketua Peacebuilding Commission/Deputi Wakil Tetap Brazil, Joao Genesio de Almeida Filho.
