Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

China-AS Makin Tegang, Beijing Hukum 11 Warga AS

China menilai 11 warga AS itu berperilaku buruk soal Hong Kong.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 11 Agustus 2020  |  07:49 WIB
Suasana upacara memperingati 23 tahun kembalinya Hong Kong ke pemerintahan China pada 1 Juli 2020 - Bloomberg
Suasana upacara memperingati 23 tahun kembalinya Hong Kong ke pemerintahan China pada 1 Juli 2020 - Bloomberg

Bisnis.com,  JAKARTA - BeijingCBeijing menjatuhkan hukuman berupa sanksi terhadap 11 warga AS

China menyatakan sanksi dijatuhkan terhadap 11 warga  Amerika Serikat, termasuk enam anggota parlemen karena berperilaku buruk pada masalah yang berhubungan dengan Hong Kong.

Tindakan tersebut adalah langkah terbaru yang  kian meningkatkan ketegangan antara kedua negara.

Sebelumnya kedua negara saling menjatuhkan sanksi perdagangan. 

AS Jumat lalu memberi sanksi kepada Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam serta 10 pejabat China dan Hong Kong lainnya atas peran mereka dalam tindakan keras terhadap kebebasan politik di wilayah tersebut.

Tindakan itu diambil pemerintahan Trump sebagai tanggapan atas pemberlakuan undang-undang keamanan China yang kontroversial.

"Tindakan AS (Jumat) adalah campur tangan terang-terangan dalam urusan Hong Kong dan dalam urusan dalam negeri China," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian seperti dikutip CNN.com, Selasa (11/8/2020)

Menurut Lijian langkah AS itu merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan norma dasar yang mengatur hubungan internasional.

Mereka yang dijatuhi sanksi oleh China adalah Senator Marco Rubio dari Florida, Ted Cruz dari Texas, Tom Cotton dari Arkansas.

Selain  itu terdapat nama Senator Josh Hawley dari Missouri dan Pat Toomey dari Pennsylvania serta Anggota DPR Parai Republik Chris Smith dari New Jersey.

Dalam akun Twitter miliknya, Rubio menulis  bulan  lalu China melarangnya masuk China dan kemudian memberi sanksi. Dia mengaku tidak ingin menjadi paranoid mulai berpikir para pejabat China tidak menyukainya.

Undang-undang keamanan nasional yang baru, yang diberlakukan oleh Beijing di kota itu pada 30 Juni, mengkriminalisasi pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing. 

Presiden Donald Trump mengecam Beijing akibat pemberlakuan  undang-undang tersebut dengan mencabut status khusus perdagangan Hong Kong pada bulan Mei. 

Sementara itu senator dan pemimpin parlemen AS lainnya, seperti Ketua DPR Nancy Pelosi mengeritik dan menunjukkan kemarahan setelah undang-undang tersebut disahkan.

Sementara itu, Pemerintah Hong Kong menyatakan pihaknya "mendukung penuh" sanksi terbaru China terhadap Amerika Serikat dan akan "memfasilitasi penegakannya."

"Pemerintah AS telah melangkah terlalu jauh dalam beberapa hari terakhir dengan memberlakukan apa yang disebut 'sanksi' terhadap pejabat Pemerintah Rakyat China dan Pemerintah Hong Kong," kata juru bicara Daerah Administratif Khusus Hong Kong (HKSAR) dalam sebuah pernyataan. 

Dia mengatakan tindakan itu tidak tahu malu, tercela dan dibenci oleh rakyat Hong Kong juga seluruh bangsa. Pemerintah HKSAR sepenuhnya mendukung langkah tersebut dan akan memfasilitasi penegakannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Direktur Eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth, Presiden National Endowment for Democracy  Carl Gershman, Presiden Institut Demokrasi Nasional Derek Mitchell serta Presiden Institut Republik Internasional, Daniel Twining dan Presiden Freedom House Michael Abramowitz juga masuk dalam  daftar yang terkena sanksi China. 

China menjatuhkan sanksi pada Rubio, Cruz dan Smith bulan lalu atas apa yang disebutnya campur tangan dalam urusan di Xinjiang, wilayah paling barat China, setelah pejabat AS mengatakan hingga dua  juta penduduk Muslim dikirim ke kamp-kamp penahanan massal.
 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

perang dagang AS vs China
Editor : Saeno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top