Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Bursa Saham Perlu Buka Akses Pembiayaan untuk UMKM, Ini Sebabnya

Ketua Banggar DPR MH Said Abdullah menilai bursa saham perlu membuka akses pembiayaan UMKM agar tidak bertumpu pada dana APBN.
Oktaviano DB Hana
Oktaviano DB Hana - Bisnis.com 01 Agustus 2020  |  12:38 WIB
Pengrajin menyelesaikan pembuatan alas sepatu di Jakarta, Jumat (17/1). Bisnis - Abdullah Azzam
Pengrajin menyelesaikan pembuatan alas sepatu di Jakarta, Jumat (17/1). Bisnis - Abdullah Azzam

Bisnis.com, JAKARTA -  Otoritas keuangan dan pemerintah dinilai perlu membuka akses pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui bursa saham.

Hal itu ditegaskan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR MH Said Abdullah. Menurutnya, bursa saham perlu didorong sebagai salah satu akses pembiayaan UMKM agar tidak bertumpu pada dana APBN yang jumlahnya terbatas.

Apalagi, jelas dia, selama ini bursa saham di Indonesia terlalu bias usaha besar. Alhasil, kata Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian ini,  tidak mengherankan bila pada akhirnya jumlah emiten tidak bertambah signifikan dari tahun ke tahun.

"Karena itu, lantai bursa keuangan perlu diisi oleh kelompok usaha skala UMKM. Otoritas bursa tinggal memastikan kelayakan dan kesehatan usaha, sekaligus prospek bisnisnya," ujar Said Abdullah dalam keterangan resmi, Sabtu (1/8/2020).

Menurutnya, APBN pada 2021 akan menghadapi tantangan yang berat. Kondisi itu, jelas dia, diperparah situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis, penuh dengan ketidakpastian.

Dengan begitu, Said mengatakan fokus penyusunan RAPBN harus diarahkan pada upaya percepatan pemulihan ekonomi dengan melakukan berbagai transformasi struktural yang berkelanjutan.

"RAPBN yang disusun kredibel dalam membaca masalah pada tahun 2021. Sebab kekusutan masalah sektor ekonomi akibat Covid-19 menjadi tali-temali kusut sekaligus pelik. Saya kira, perlu kejernihan pemikiran agar kebijakan yang kita susun pada tahun depan akurat mengurai kusutnya masalah," jelasnya.

Said mengatakan situasi pandemi Covid-19 ini membutuhkan kebijakan extraordinary yang berdampak pada postur APBN 2021. Dia menyarakan APBN 2021 fokus pada beberapa hal termasuk menjaga kelangsungan program Bantuan Sosial (Bansos) yang beragam.

Menurutnya, program ini untuk menjaga daya beli rumah tangga kelompok bawah.  "Kebijakan ini harus ada dengan pembaruan data dan efisiensi penyaluran. Sehingga program Bansos efektif sebagai automatic stabilizer," terangnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bursa dpr
Editor : Oktaviano DB Hana
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top