Jangan Mark-up!
Terkait anggaran pertahanan, Presiden mengingatkan agar tidak ada praktik mark-up. Presiden Joko Widodo menekankan perubahan pola pikir dari belanja pertahanan menjadi investasi pertahanan.
Menurutnya, perencanaan yang tepat dalam pengembangan alat utama sistem pertahanan (alutsista) merupakan hal krusial.
"Apakah pembelian [alutsista] ini berguna 20, 30, 50 tahun yang akan datang. Harus dihitung, dikalkulasi semuanya secara detail. Belanja pertahanan harus diubah menjadi investasi pertahanan," katanya ketika memberikan sambutan kepada peserta Rapat Pimpinan Kemenhan, TNI, dan Polri di Jakarta, Kamis (23/1/2020).
Khusus untuk urusan anggaran, dia pun berpesan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk mengelolanya dengan baik.
Efisiensi, transparansi, dan bersih diakuinya harus menjadi acuan dalam pengelolaan anggaran Kemenhan.
"Harus efisien, bersih, tak boleh ada mark up lagi dan yang paling penting mendukung industri dalam negeri kita," jelasnya.
Baca Juga
Selain itu, Jokowi menekankan investasi pertahanan juga harus didukung dengan kemampuan Indonesia dalam menggerakkan industri pertahanan nasional.
Jokowi mengungkapkan kerja sama produksi dengan BUMN, peningkatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dan pengembangan rantai produksi antara BUMN dengan korporasi swasta juga harus menjadi perhatian.
Lantas, bagaimana wajah pertahanan Indonesia di masa kini dan mendatang?
Sepertinya, kalau boleh jujur, publik belum bisa melihatnya secara gamblang.
Barangkali, itu terjadi karena pertahanan menjadi hal yang perlu dirahasiakan dan tidak harus diekspose secara terbuka dan terang-terangan.
