Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Arab Saudi Jajaki Privatisasi Aset dan Pengenaan Pajak Penghasilan

Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al Jadaan mengatakan negaranya diperkirakan meraih lebih dari 50 miliar riyal (US$13,3 miliar) selama empat hingga lima tahun ke depan dengan memprivatisasi aset negara di sektor pendidikan, perawatan kesehatan.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 23 Juli 2020  |  13:10 WIB
Petugas memakai masker wajah pelindung saat mereka membersihkan lantai di Masjidil Haram di kota suci Mekah, Arab Saudi, 3 Maret 2020. REUTERS n
Petugas memakai masker wajah pelindung saat mereka membersihkan lantai di Masjidil Haram di kota suci Mekah, Arab Saudi, 3 Maret 2020. REUTERS n

Bisnis.com, JAKARTA – Arab Saudi mempercepat penjajakan penjualan aset negara dan membuka kemungkinan pengenaan pajak penghasilan di tengah upaya meningkatkan kas negara yang terkena dampak penurunan harga minyak.

Menteri Keuangan Arab Saudi Mohammed Al Jadaan mengatakan negaranya diperkirakan meraih lebih dari 50 miliar riyal (US$13,3 miliar) selama empat hingga lima tahun ke depan dengan memprivatisasi aset negara di sektor pendidikan, perawatan kesehatan.

“Pemerintah mempertimbangkan semua opsi untuk meningkatkan keuangannya dan meskipun pajak penghasilan bukan hal yang mendesak dan membutuhkan banyak waktu untuk mempersiapkannya, kerajaan tidak memutuskan apa pun untuk saat ini," katanya dalam sebuah forum virtual yang diselenggarakan oleh Bloomberg, Rabu (22/7/2020).

Kantor berita Arab Saudi (Saudi Press Agency) kemudian melaporkan bahwa pajak penghasilan belum dibahas dalam kabinet, dewan, atau komite pemerintah mana pun.

Arab Saudi telah mengambil langkah-langkah untuk menopang perekonomian dari tekanan akibat virus corona dan penurunan harga minyak mentah. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan perekonomian Saudi akan terkontraksi 6,8 persen tahun ini, yang terdalam sejak 30 tahun terakhir.

Pemerintah telah mengambil langkah-langkah yang belum pernah diambil sebelumnya untuk mendukung keuangannya, termasuk meningkatkan pajak pertambahan nilai tiga kali lipat, meningkatkan biaya impor, dan membatalkan sejumlah tunjangan bagi pegawai negeri.

Sebelumnya, Saudi membebaskan pajak bagi perorangan dan pendapatan dari minyak mentah mendukung berbagai subsidi dan manfaat bagi warga negara.

‘Bukan Penghematan’

"Arab Saudi tidak dalam penghematan dan kami tidak memasuki fase penghematan," kata Al Jadaan.

Meskipun pemerintah mengalokasikan kembali sejumlah pos pengeluaran, total pengeluaran pada tahun 2020 kemungkinan akan lebih dari satu triliun riyal, sesuai dengan proyeksi awal.

Saudi juga diperkirakan menarik pinjaman sekitar 100 miliar riyal lebih tinggi dari rencana awal tahun ini dan berencana untuk memanfaatkan pasar utang global setidaknya sekali lagi pada 2020. Sepanjang tahun ini, Saudi menjual obligasi global senilai US$12 miliar.

Selain meningkatkan utang, Saudi telah menjual aset negara sebagai bagian dari upaya untuk mendiversifikasi ekonominya menjauh dari minyak mentah. Pada bulan Desember, pemerintah melepas kepemilikan saham Saudi Aramco melalui penawaran umum perdana terbesar dalam sejarah senilai US$29 miliar. Baru-baru ini, kerajaan juga menjual saham di dua pabrik gandum.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

arab saudi aset negara
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top