Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Australia Tangguhkan Perjanjian Ekstradisi Hong Kong

Australia telah menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Hal tersebut menanggapi kekhawatiran atas undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh China.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 09 Juli 2020  |  13:42 WIB
Pemandangan Hong Kong pada malam hari. - Bloomberg/Brent Lewin
Pemandangan Hong Kong pada malam hari. - Bloomberg/Brent Lewin

Bisnis.com, JAKARTA - Australia telah menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Hal tersebut menanggapi kekhawatiran atas undang-undang keamanan nasional baru yang diberlakukan oleh China.

Dilansir BBC Kamis (9/7/2020), Perdana Menteri Scott Morrison mengatakan undang-undang baru itu merusak hukum dasar Hong Kong dan tingkat otonomi wilayah saat ini dari Beijing.

Selain Australia, Kanada dan Inggris juga baru-baru ini menangguhkan perjanjian ekstradisi. Australia juga menawarkan untuk memperpanjang visa hingga lima tahun untuk penduduk Hong Kong yang saat ini ada di negara itu.

"Ini akan memungkinkan jalur menuju tempat tinggal permanen bagi sekitar 10.000 penduduk Hong Kong yang saat ini bekerja dan belajar di Australia," katanya.

Dia mengatakan Australia sudah secara resmi memberi tahu Hong Kong dan menasehati pihak berwenang China tentang perubahan perjanjian itu.

China mendorong melalui undang-undang yang luas, menurut para kritikus undang-undang tersebut memudahkan untuk menghukum para pemrotes atas kritik terhadap pemerintah China.

Pemerintah Hong Kong mengatakan undang-undang itu diperlukan untuk menertibkan kota yang menyaksikan protes massa pro-demokrasi tahun lalu yang sering berubah menjadi kekerasan.

Selain itu,karena jangkauan hukum masih belum pasti, para kritikus mengatakan undang-undang tersebut juga dapat menyebabkan warga negara asing ditahan secara sewenang-wenang di Hong Kong.

Australia mendesak 100.000 warganya di Hong Kong untuk mempertimbangkan kembali kunjungan mereka di negara tersebut dalam sebuah pesan.

"Anda mungkin menghadapi peningkatan risiko penahanan dengan alasan keamanan nasional yang tidak jelas. Anda dapat melanggar hukum tanpa bermaksud melakukannya. Jika Anda khawatir tentang undang-undang yang baru, pertimbangkan kembali kebutuhan Anda untuk tetap berada di Hong Kong," kata Departemen Luar Negeri Urusan dan Perdagangan.

Morrison mengatakan pemerintahnya bersama dengan yang lain telah konsisten dalam mengungkapkan keprihatinan tentang pengenaan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong.

Apalagi, Hong Kong adalah bekas koloni Inggris dan dikembalikan ke China pada tahun 1997. Di bawah pengaturan itu, Hong Kong diizinkan memiliki kebebasan tertentu selama 50 tahun, memisahkannya dari daratan China.

Namun, Inggris dan negara-negara Barat lainnya mengatakan undang-undang baru China secara langsung mengancam kebebasan dan hak itu.

Pekan lalu, Inggris menawarkan pemukiman kembali kepada tiga juta penduduk Hong Kong. China telah mengkritik tawaran Inggris, dan menuduh campur tangan dalam urusan domestiknya.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

hong kong australia
Editor : Hadijah Alaydrus
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top