Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Lindungi Startup Lokal, Pemerintah India Siapkan RUU e-Commerce

Rancangan aturan ini mencakup berbagai hal, mulai dari adanya regulator khusus, mencegah monopoli perusahaan-perusahaan besar, hingga pajak dan penyimpanan data di dalam negeri.
Lorenzo Anugrah Mahardhika
Lorenzo Anugrah Mahardhika - Bisnis.com 04 Juli 2020  |  19:08 WIB
Logo Flipkart Online Services Pvt terpampang di sebuah paket di kantor e-commerce asal India tersebut di Bengaluru, India, Rabu (26/10/2016). - Bloomberg/Dhiraj Singh
Logo Flipkart Online Services Pvt terpampang di sebuah paket di kantor e-commerce asal India tersebut di Bengaluru, India, Rabu (26/10/2016). - Bloomberg/Dhiraj Singh

Bisnis.com, JAKARTA – India tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) dagang-el yang dapat menolong perusahaan rintisan lokal dan memaksakan pengawasan pemerintah dalam penggunaan data oleh perusahaan.

Dilansir dari Bloomberg, Sabtu (4/7/2020), dalam rancangan peraturan tersebut, pemerintah akan menunjuk regulator e-commerce untuk menjaga tingkat kompetisi industri tersebut dengan akses luas atas data dan  informasi. RUU tersebut disiapkan oleh Departemen Promosi Industri dan Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan India.

Dalam RUU tersebut, Pemerintah India menyatakan ada kecenderungan bahwa sejumlah perusahaan e-commerce besar di negara tersebut memegang kendali atas basis data dan informasi yang dimiliki.

“Peraturan ini dirancang untuk melindungi konsumen India dan ekosistem lokal dan guna menghindari terjadinya monopoli digital yang dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar,” demikian kutipan dalam draf RUU tersebut.

Perekonomian digital India yang memiliki 1 miliar pengguna tengah dihadapkan pada persaingan antara perusahaan multinasional dengan startup lokal, mulai dari layanan pembayaran digital, ritel online, hingga video streaming. Saat ini, perusahaan-perusahaan global masih memiliki pangsa pasar besar, sedangkan startup lokal meminta bantuan Pemerintah India, yang beberapa waktu lalu memblokir 59 aplikasi buatan China.

Rancangan tersebut juga akan memberikan kuasa pada pemerintah untuk dapat mengakses kode dan algoritma perusahaan guna menghindari persaingan tidak sehat pada bisnis tersebut. Pemerintah India juga memasukkan klausul yang dapat memastikan sebuah perusahaan memiliki kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI).

Selain itu, perusahaan e-commerce juga diharuskan menyerahkan data-data yang dimiliki dalam waktu 72 jam. Data ini nantinya akan digunakan pemerintah untuk keperluan keamanan nasional, perpajakan, dan hukum.

Pemerintah India juga bakal mengharuskan perusahaan memberikan informasi terkait penjual, seperti nomor telepon, kontak keluhan pelanggan, surat elektronik (surel), serta alamat kepada para konsumen. Sementara itu, untuk barang impor, perusahaan juga harus menyebutkan negara asal produk tersebut dan kontribusi kandungan yang berasal dari India pada produk itu.

Perusahaan e-commerce asing yang menyediakan layanan live streaming dengan fitur pembayaran juga akan diregulasi agar transaksi yang terjadi pada platform tersebut melalui jalur yang tepat.

Sementara itu, terkait penyimpanan data, Pemerintah India masih belum menentukan perusahaan e-commerce mana yang harus menyimpan datanya di India.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

india e-commerce
Editor : Annisa Margrit
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top