Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

4 Bulan Corona di Indonesia, Kebijakan Pemerintah Belum Terarah

Direktur Riset CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa respons pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 sejak awal hingga saat ini tergolong lambat.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 02 Juli 2020  |  18:39 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan dua orang WNI positif Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3 - 2020). Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan dua orang WNI positif Covid-19 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/3 - 2020). Biro Pers Sekretariat Presiden

Bisnis.com, JAKARTA - Genap empat bulan virus Corona atau Covid-19 masuk ke Indonesia setelah kasus pertama diumumkan secara resmi pada 2 Maret 2020. Pandemi ini telah memaksa pemerintah menelurkan sejumlah kebijakan, baik untuk menekan krisis kesehatan maupun ekonomi.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal mengatakan bahwa sedari awal respons pemerintah tergolong lambat. Seperti diketahui, pada awal tahun ini, pemerintah masih bersikeras bahwa virus Corona bukan masalah besar yang harus ditakuti.

Insentif pariwisata untuk wisatawan lokal pada awal masa pandemi menjadi indikasi. Meskipun pada akhirnya insentif tersebut dibatalkan, karena penularan virus nyatanya telah terjadi secara lokal atau biasa disebut non-imported case.

Hal itu kemudian diikuti dengan narasi pemerintah yang mulai berubah. Pemerintah mulai serius melihat Covid-19 dan menyatakan virus Corona sebagai bencana non-alam nasional. Presiden juga mengajak semua berperang melawan pandemi yang saat ini telah menyerang lebih dari 200 negara.

“Dampaknya penyebaran mengalami akselerasi dan Indonesia yang terbanyak di Asia tenggara dan sampai hari ini penambahan kasus positif harian masih terus meningkat. Ini akan mempengaruhi proses pemulihan ekonomi nantinya,” kata Faisal kepada Bisnis, Kamis (2/7/2020).

Faisal mengatakan bahwa narasi Presiden Joko Widodo menjaga keseimbangan antara penanganan kesehatan dan ekonomi tidak terlihat dalam implementasi. Dia memberikan contoh kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang nyatanya membuat tekanan terhadap ekonomi, tetapi secara umum tidak menahan laju penularan virus.

“Kita berharap [PSBB membuat] penyebaran wabah bisa diredam. Kenyataannya saat PSBB diterapkan di sejumlah daerah, jumlah penderita terus bertambah, kecuali di beberapa daerah seperti Bogor dan DKI,” jelas Faisal.

Belum selesai urusan PSBB, pemerintah mulai membuat narasi baru, yakni tatanan hidup baru atau new normal. Presiden Joko Widodo tidak lagi mengajak masyarakat berperang melawan Corona, melainkan meminta masyarakat hidup berdampingan dengan virus tersebut.

Presiden beralasan, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan terdapat potensi bahwa virus ini tidak akan segera menghilang dan tetap ada di tengah masyarakat.

“Artinya kita harus berdampingan hidup dengan Covid-19. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, berdamai dengan Covid-19. Sekali lagi, yang penting masyarakat produktif, aman, dan nyaman," kata Presiden.

Menurut Faisal, keputusan pemerintah merelaksasi PSBB atau new normal menjadi wajar. Roda ekonomi perlu kembali berputar, pengusaha telah tiga bulan berpuasa, sementara wabah tak juga mereda.

Namun pada sisi lain pemerintah juga harus ekstra hati-hati menerapkan new normal, karena risiko penyebaran virus berpotensi berakselerasi. Pada akhirnya hal ini akan menjadi boomerang bagi pemulihan ekonomi.

“Faktanya, antisipasi tersebut belum kelihatan, bahkan stimulus yang sudah ditargetkan pun realisasinya sampai hari ini masih sangat rendah,” kata Faisal.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo sudah mengultimatum para menterinya untuk berkerja lebih baik mengatasi pandemi. Dalam sidang kabinet 18 Juni 2020, dia sudah memikirkan banyak cara untuk mendorong percepatan penanganan, termasuk merombak kabinet atau reshuffle dan memburkan lembaga.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Presiden.

Kekesalan Jokowi cukup beralasan. Dia sangat menyadari selama hampir 4 bulan pandemi Covid-19 tidak ada perkembangan penanganan yang signifikan, padahal banyak kebijakan telah dikerahkan.

“Saya harus ngomong apa adanya, enggak ada progress yang signifikan, enggak ada. Kalau mau minta Perppu lagi, saya buatin Perppu kalau yang sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara, saya pertaruhkan reputasi politik saya,” kata Presiden.

Hari ini, sudah lebih dari dua pekan sejak Presiden marah kepada para jajarannya. Namun, belum juga ada aksi anyar yang dapat mengatasi pandemi Covid-19 dan dampak yang menyertainya.

Sementara itu, tepat 4 bulan sejak wabah Covid-19 masuk ke Indonesia, kasus konfirmasi positif justru mencatatkan rekor tertinggi. Pada hari ini, Gugus Tugas Covid-19 melaporkan penambahan 1.624 kasus baru, sehingga total kasus konfirmasi positif Covid-19 menjadi 59.394 kasus.

Dari total tersebut, 26.667 pasien Covid-19 telah dinyatakan sembuh, sedangkan 2.897 pasien meninggal akibat Covid-19.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi Virus Corona covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top