Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Belum 24 Jam Disahkan, UU Keamanan Nasional Hong Kong Sudah Dilanggar

Kepolisian kota mengatakan di Twitter bahwa seorang pria ditangkap karena memegang bendera kemerdekaan Hong Kong di wilayah Causeway Bay.
Aprianto Cahyo Nugroho
Aprianto Cahyo Nugroho - Bisnis.com 01 Juli 2020  |  13:55 WIB
Upacara memperingati 23 tahun kembalinya Hong Kong ke pemerintahan China pada 1 Juli 2020 - Bloomberg
Upacara memperingati 23 tahun kembalinya Hong Kong ke pemerintahan China pada 1 Juli 2020 - Bloomberg

Bisnis.com, JAKARTA – Kepolisian Hong Kong melakukan penangkapan pertama pada hari Rabu (1/7/2020), kurang dari 24 jam setelah China resmi memberlakukan undang-undang keamanan nasional di wilayah tersebut.

Dilansir dari Bloomberg, otoritas kepolisian Hong Kong mengatakan di Twitter bahwa seorang pria ditangkap karena memegang bendera kemerdekaan Hong Kong di wilayah Causeway Bay.

Undang-undang ini telah menimbulkan kekhawatiran terhadap otonomi dan demokrasi idi pusat keuangan Asia ini.

Pada Selasa (30/6/2020), Badan legislatif China dikabarkan telah mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional baru untuk Hong Kong.

Mengutip sumber terkait, beberapa organisasi media Hong Kong melaporkan bahwa Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional China memberikan suara bulat untuk menyetujui penerapan undang-undang tersebut di wilayah bekas jajahan Inggris itu.

Undang-Undang itu akan menindak tegas segala tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, dan kolusi dengan pasukan asing menjelang peringatan 1 Juli penyerahan kedaulatan Hong Kong ke pemerintahan China pada tahun 1997.

Pada tanggal itu, massa biasanya menggelar protes, termasuk pawai pro-demokrasi damai yang menarik lebih dari 500.000 orang tahun lalu.

Undang-undang keamanan itu juga akan memungkinkan agen-agen keamanan China beroperasi di Hong Kong, mengizinkan China mengambil tindakan hukum atas beberapa kasus, serta memberi Lam wewenang memilih hakim terkait isu-isu keamanan nasional.

Pejabat pemerintah China sebelumnya menggambarkan UU Keamanan Hong Kong ini pedang Damocles yang berada di atas kepala para kritikus yang paling keras menentang China.

"Undang-undang itu adalah 'pedang Damocles' yang tergantung di atas penjahat yang sangat membahayakan keamanan nasional," kata wakil direktur Kantor Urusan Hong Kong dan Makau, Zhang Xiaoming, seperti dikutip Bloomberg.

 “Undang-undang itu akan menghalangi pasukan asing yang mencoba mengganggu urusan Hong Kong. UU tersebut menjadi titik balik untuk mengembalikan Hong Kong ke jalurnya,” lanjutnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

china hong kong
Editor : Aprianto Cahyo Nugroho
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top