Bisnis.com, JAKARTA - Pada 21 Juni 1961, tepat hari ini, 59 tahun yang lalu, tak ada yang tampak spesial di Rumah Sakit Brayat Minulyo. Bilapun ada orang yang saat itu merasa hal penting sedang terjadi, sudah pasti dia adalah Sujiatmi.
Hari itu, Sujiatmmi melahirkan anak pertamanya di rumah sakit yang terletak di kawasan Banjarsari tersebut. Ia mengerang, menahan sakit dan penuh harap didampingi suaminya, Widjianto Notomihardjo.
Perasaan sakit dan harap-harap cemas itu menjelma jadi kelegaan tatkala seorang bayi laki-laki keluar dari rahim Sujiatmi. Beberapa jam kemudian, resmi sudah pasangan Sujiatmi-Noto menyematkan nama Joko Widodo pada bocah itu.
Dalam bahasa jawa, "Joko" berarti laki-laki, sedangkan "Widodo" punya makna sebagai sebuah keselamatan.
Sujiatmi sama sekali tak kepikiran bila anak yang ia lahirkan kelak bakal jadi orang besar. Seperti dicatat Francisca Ria Susanti dalam 'Saya Sujiatmi, Ibunda Jokowi' (2014:hal.27), Sujiatmi baru punya firasat itu tatkala 4 tahun kemudian bapaknya, Wiroredjo, berceletuk soal kepala Joko Widodo.
Saat memandangi cucunya bermain, sambil tersenyum Wiroredjo bergumam, "Bocah berkepala besar seperti itu, pasti nanti jadi orang [sukses]."
Baca Juga
Wiroredjo bukan peramal, tapi toh prediksinya tetap jadi kenyataan. Seiring berjalannya waktu, setelah menempuh satu anak tangga ke satu anak tangga lain, pada usia 44 tahun Joko Widodo berhasil meraih jabatan sebagai Wali Kota Solo .
Jokowi, begitu ia kemudian biasa disapa, punya popularitas mencengangkan di kota kelahirannya. Ia hampir saja mengakhiri dua periode kepemimpinan seandainya pada pertengahan Oktober 2012 PDI-P tak menawarinya maju sebagai kandidat Gubernur DKI Jakarta.
Kendati bukan orang betawi, Jokowi sukses merengkuh jabatan orang nomor satu di ibu kota. Popularitasnya terus naik hingga pada 20 Oktober 2014, 2 tahun setelah jadi gubernur, namanya keluar sebagai pemenang pemilihan presiden (pilpres). Bersama Jusuf Kalla sebagai cawapres, ia mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa dengan beroleh suara 69,58 persen.
Lima tahun kemudian ia kembali mengalahkan Prabowo yang berpasangan dengan Sandiaga Uno. Kali ini didampingi oleh Ma'ruf Amin sebagai Wapres. Jokowi pun jadi orang kedua sepanjang sejarah yang berhasil memenangkan dua pilpres di Indonesia, setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Kesuksesan Jokowi itu tidak datang dari ruang kosong. Ia sukses menyita perhatian publik dari satu pilkada ke pilkada lain, dari satu pemilu ke pemilu lain berkat citranya sebagai "orang sederhana."
Citra itu didapat Jokowi karena sejak kecil hidupnya memang serba apa adanya.
"Joko bersama adik-adiknya itu nrimo [mau menerima keadaan]. Mereka tak pernah ini itu. Joko itu orangnya memang ngemong adik-adiknya," papar Sujiatmi seperti dicatat Yon Thayrun dalam Jokowi: Pemimpin Rakyat Berjiwa Rocker (2012).
Kematian Soekarno
Lain Jokowi lain lagi Megawati Soekarno Putri.
Bila bagi Jokowi 21 Juni adalah hari bahagia, di mata Megawati justru sebaliknya.
Perempuan yang juga panutan Jokowi muda di PDI-P itu mengenang 21 Januari sebagai momen pahit. Sebab pada hari ini, Megawati kehilangan bapaknya yang juga presiden pertama RI, Ir.Soekarno.
Soekarno wafat pada 21 Januari 1970, atau tepat 9 tahun setelah kelahiran Jokowi. Kematian Sang Proklamator jauh dari kata 'layak' untuk seorang proklamator. Ia menghembuskan napas terakhir sekitar pukul 07.00 akibat jatuh sakit dan tak mendapat perawatan memadai.
Sejak dijatuhkan rezim Soeharto dari posisi presiden pada Maret 1967, Bung Karno hidup dalam pengucilan. Ia bahkan sempat jadi tahanan rumah di Istana Bogor, kemudian dipindahkan ke Wisma Yaso, bangunan yang belakangan akrab dikenal dengan sebutan Museum Satria Mandala.
“Bahkan, keluarga dan kerabatnya pun sulit menemui Bung Karno. Untuk membesuk Bung Karno, mereka harus mendapat izin lebih dulu dari otoritas yang berwenang,” tulis sejarawan Bob Hering dalam Soekarno Arsitek Bangsa.
Kondisi memprihatinkan itu menjadi ironi tersendiri bila ditarik ke peran Bung Karno dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kerap dikenal sebagai sosok berapi-api yang bisa membakar semangat para pengikutnya, Bung Karno adalah pemeran penting sebagian proses negosiasi dengan Jepang.
Soeharto, sosok presiden yang saat itu mengudeta Soekarno, memakamkan Sang Proklamator di Blitar, tepat di samping makam almarhum ibunya. Kendati memilih tempat yang layak, namun sikap ini sempat dicecar habis-habisan.
Keputusan Soeharto memilih Blitar bertentangan dengan wasiat Soekarno. Bung Karno, dalam otobiografinya Penyambung Lidah Rakyat Indonesia yang disusun bersama sejarawan Cindy Adams, sempat berwasiat agar jenazahnya dimakamkan “di bawah pohon yang rindang, dikelilingi oleh alam yang indah, di samping sebuah sungai dengan udara segar dan pemandangan bagus."
Kisah miris belum berhenti di situ.
Hingga akhir hayatnya, kebenaran atas keterlibatan Soekarno terhadap gerakan makar Partai Komunis Indonesia (PKI) tak pernah berhasil dibuktikan secara hukum. Bahkan aktivis Jusuf Wanandi dalam Menyibak Tabir Orde Baru, menyebut laporan resmi atas pemeriksaan Soekarno tidak pernah benar-benar dikeluarkan.
Pasca-kematian Soekarno pun, keluarga sebenarnya tak tinggal diam. Pada Juni 1998 misal, setelah Soeharto lengser dan reformasi digulirkan, dua putri Soekarno Rachmawati dan Sukmawati sempat mendesak agar pemerintahan BJ Habibie mencabut Tap MPRS Nomor XXXIII.MPRS/1967 tentang Pencabutan Hak Politik Soekarno.
Oleh sejumlah kalangan, penetapan tersebut juga bertentangan dengan Keppres 1987 yang menetapkan Soekarno sebagai proklamator.
"Sepanjang Tap MORS itu belum dicabut, maka [saya pikir] sikap pemerintah terhadap Bung Karno tetap terkesan setengah-setengah," kata Rachmawati seperti diwartakan Harian Bisnis Indonesia edisi 21 Juni 1998 (hal.1).
Habibie saat itu sempat menebar sinyal positif lantaran mengundang keluarga Bung Karno untuk datang ke Istana dan duduk bersama.
"Bagi saya undangan Presiden Habibie adalah hal yang sangat positif," ucap Sukmawati menanggapi undangan tersebut.
Tapi, sayang, belum jadi Tap MPR itu dicabut, Habibie sudah buru-buru lengser. Masa kepemimpinannya tidak berjalan lama.
Penerus-penerus Habibie di kursi kepresidenan, hingga kini juga belum ada yang menghapus pencabutan hak politik terhadap Bung Karno.
Kematian Soekarno memang telah berumur 50 tahun, dan pencabutan hak politiknya tak akan punya implikasi langsung dalam konteks keberlangsungan pemerintahan hari ini. Namun, fakta bahwa hukuman tanpa pembuktian itu belum dicabut, tak dapat dipungkiri merupakan bukti bahwa Bung Besar tak mendapat penghormatan yang layak.
