Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan setidaknya terdapat 76 daerah yang tidak memerlukan tambahan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di tengah pandemi Covid-19.
Tito mengatakan setelah melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan dimonitor Kementerian Keuangan, terdapat 204 daerah yang melaporkan ihwal anggaran.
"Itu ada total 76 daerah yang menyatakan, sekali lagi tidak memerlukan tambahan dari APBD maupun APBN tapi mereka menutupi atau memenuhi untuk alat pelindung tadi dari rasionalisasi NPHD," kata Tito, dalam rapat di Komisi II DPR RI, Kamis (11/6/2020).
Dia mengatakan terdapat 65 daerah yang memerlukan tambahan dukungan dari APBN. Kemudian, lanjut Tito, terdapat 42 pemerintah daerah yang memerlukan tambahan dukungan, baik dari APBN maupun APBD.
“Jadi ada APBD yang mampu tapi perlu dukungan dari APBN ini total 42 daerah,” kata dia.
Terakhir, kata Tito, terdapat 21 daerah yang tidak memerlukan tambahan dari APBN tapi memerlukan dukungan dari APBD.
“21 daerah ini sanggup menambah dari APBD,” katanya.
Dia mengatakan Kemendagri mencoba memaksimalkan kemampuan daerah-daerah untuk membiayai tambahan kebutuhan dari KPU, Bawaslu. Dia pun meminta agar KPU dan Bawaslu untuk melakukan rasionalisasi anggaran.
"Karena tidak semua kegiatan-kegiatan yang disusun dalam program kerja KPUD masing-masing itu ada yang dilaksanakan," tutur Tito.
