Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

PAN: Kinerja BUMN Penerima Dana Talangan Harus Dipantau Ketat

Sekjen PAN Eddy Soeparno meminta agar pemerintah mengawasi dan memantau secara ketat kinerja sejumlah BUMN yang mendapat
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 05 Juni 2020  |  23:41 WIB
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN Bisnis - Himawan L Nugraha
GEDUNG KEMENTERIAN BUMN Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta melakukan pemantauan secara ketat terhadap kinerja BUMN yang akan mendapat dana talangan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN Eddy Soeparno mengatakan bahwa BUMN yang dimaksud adalah BUMN yang bermasalah sebelum pandemi Covid-19.

"Jangan sampai pemerintah memberikan talangan kepada BUMN yang sebelum era Covid 19 memang sudah bermasalah secara operasional dan kinerja," ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat (5/6/2020).

Pasalnya, ada beberapa BUMN yang justru terselamatkan karena pandemi ini alias saved by the bell. Kondisi ekonomi akibat Covid-19 seakan memberikan justifikasi bagi BUMN bermasalah ini untuk mendapatkan dana talangan pemerintah.

Seperti diketahui, Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp25,3 triliun berbentuk PMN dan Rp32,6 triliun dalam bentuk modal kerja kepada beberapa BUMN seperti PLN, Garuda Indonesia, Hutama Karya, Krakatau Steel, dan PTPN.

Eddy yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VII DPR ini meminta agar pemerintah memberikan target kinerja yang jelas kepada BUMN penerima penyertaan modal negara (PMN) dan Modal Kerja.

Lebih lanjut, dia menyatakan direksi BUMN terkait juga harus dibebankan Key Performance Indicator (KPI) yang spesifik dan ketat yakni dengan ketentuan jika mereka gagal memenuhinya maka direksi wajib dilengserkan.

"BUMN yang kelak menerima Modal Kerja atau PMN wajib menunjukkan peningkatan kinerja dan tidak hanya sekedar memperpanjang nafas hidupnya," ujarnya.

Di sisi lain, Eddy mendukung percepatan pembayaran dana Kompensasi kepada BUMN strategis dan vital yang memiliki piutang besar dari pemerintah seperti PLN dan Pertamina. 

Pasalnya, tidak mungkin kedua perusahaan pelat merah tersebut mampu menjalankan Public Service Obligation (PSO) secara efektif jika subsidi yang menjadi kewajiban pemerintah tidak ditunaikan secara cepat.

Adapun, khusus Bulog, pemberian modal kerja senilai Rp13 triliun dan pembayaran kompensasi sebesar Rp560 miliar dinilainya sudah tepat.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BUMN pmn Virus Corona
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

BisnisRegional

To top