Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KPK Tangkap Nurhadi, Pakar Hukum: Bisa Jadi Momentum Tingkatkan Kepercayaan Publik

Penangkapan mantan sekretaris MA Nurhadi dinilai dapat kembali meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPK yang sempat menurun.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 03 Juni 2020  |  13:28 WIB
(Tengah) Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, (Kanan) Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam konferensi pers penangkapan buron mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono yang menjadi tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara MA, Selasa (2/6/2020) - Dokumen KPK.
(Tengah) Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, (Kanan) Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam konferensi pers penangkapan buron mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono yang menjadi tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi terkait pengurusan perkara MA, Selasa (2/6/2020) - Dokumen KPK.

Bisnis.com, JAKARTA - Penangkapan tersangka mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi.

Sebelumnya beberapa survei menunjukkan bahwa tingkap kepercayaan publik terhadap KPK menurun. Riset Indo Barometer dan Alvara Institute pada awal 2020 menggambarkan hal itu.

Pasalnya, biasanya dalam tiap survei lembaga, paling tidak lembaga antirasuah yang sekarang dipimpin Firli Bahuri selalu masuk dalam urutan tiga besar.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Jimly Asshiddiqie mengatakan keberhasilan KPK dalam penangkapan Nurhadi patut diapresiasi.

Jimly membenarkan keberhasilan KPK dalam meringkus mantan Sekretaris MA tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

"Insya Allah [kepercayaan meningkat], asalkan secara internal KPK benar-benar kompak dalam aturan hukum," kata Jimly kepada Bisnis Rabu (3/6/2020).

Sebagai informasi, Survei Indo Barometer yang melibatkan 1.200 responden di 34 provinsi menempatkan KPK pada urutan keempat. Posisi KPK di bawah TNI, presiden, dan organisasi agama. Padahal, dalam survei tahun-tahun sebelumnya, KPK acap masuk deretan tiga besar.

Sementara itu, Alvara Institute dalam temuannya yang menggunakan metode random sampling di 13 provinsi menunjukkan kepuasan publik terhadap KPK anjlok dari peringkat 2 ke peringkat 5.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK korupsi Nurhadi
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

BisnisRegional

To top