Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo dan Gubernur Anies Baswedan untuk pertama kalinya tampil bersama di tengah pandemi Covid-19. Keduanya pun tampak kompak mengenakan kemeja putih dan masker saat meninjau kesiapan fasilitas umum di Stasiun Mass Rapid Transit (MRT) Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Selasa (26/5/2020).
Akan tetapi, ada pemandangan unik. Selama memantau kesiapan stasiun MRT dalam menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal Anies tidak ‘seutuhnya’ mendampingi Jokowi.
Meskipun tiba lebih awal, Anies hanya menunggu di depan pintu masuk stasiun MRT. Adapun, Jokowi masuk ke dalam stasiun bawah tanah MRT didampingi Panglima TNI Jenderal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis.
Selepas masuk stasiun MRT, Anies baru menemani Jokowi menyampaikan pernyataan kepada media. Usai konferensi pers tersebut, Anies, bermodal komputer tablet, melakukan percakapan dengan Jokowi.
Pada hari yang sama, Jokowi juga memantau pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat dalam menghadapi new normal. Tidak seperti Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemani Jokowi berkeliling mal. Dua kejadian yang berbeda tempat itu pun menimbulkan tanda tanya.
Seperti diketahui, selama penanganan pandemi Covid-19, Istana dan Balai Kota Jakarta acap kali mempertontonkan kebijakan yang saling bertolak belakang.
Baca Juga
Hal ini pun menjadi perhatian publik, khususnya warga jagat maya. Warganet atau netizen menilai sejumlah kebijakan Anies kerap dimentahkan pemerintah pusat dan pada akhirnya berimbas pada ketidakpastian penanganan DKI Jakarta sebagai episentrum penyebaran virus Corona.
Anies pun tidak tinggal diam. Dia sempat mengkritik secara terang-terangan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi saat diwawancara oleh media asing.
Presiden Joko Widodo (kanan) didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (tengah) dan Kapolri Jenderal Pol Idham Aziz meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020) - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc.
Warganet atau netizen menilai sejumlah kebijakan Anies kerap dimentahkan pemerintah pusat dan pada akhirnya berimbas pada ketidakpastian penanganan DKI Jakarta sebagai episentrum penyebaran virus Corona.
Anies pun tidak tinggal diam. Dia sempat mengkritik secara terang-terangan pemerintah pusat dalam penanganan pandemi saat diwawancara oleh media asing.
Isu ‘ketidakharmonisan’ antara Anies dan Jokowi sebenarnya bukan kali pertama terdengar.
Menengok jauh ke belakang, semua itu bermula saat Anies ‘diturunkan’ oleh Jokowi sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan kabinet Presiden Joko Widodo jilid I pada 4 tahun silam.
Adapun, pada masa pandemi ini sejumlah isu ketidakharmonisan kembali menguat. Salah satu di antaranya adalah keinginan Anies untuk melakukan karantina wilayah DKI Jakarta untuk mengendalikan penyebaran virus Corona.
Anies kala itu mengirim surat kepada pemerintah pusat untuk melakukan karantina Ibu Kota. Namun Istana menolak usulan Anies tersebut. Kendati tak secara langsung, isyarat penolakan itu disampaikan oleh Fadjroel Rachman, Juru Bicara Presiden Jokowi melalui akun Twittter pribadinya pada 30 Maret 2020.
Hal itu, dipertegas oleh Presiden dengan pernyataan bahwa urusan karantina wilayah menjadi kewenangan pemerintah pusat. Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah daerah harus satu visi dalam menjalankan kebijakan pengendalian virus Corona.
Setelah usulan Anies tak kesampaian, Selasa (31/3/2020), Istana meneken tiga peraturan sekaligus yakni Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Covid-19, Keppres Nomor 11 Tahun 2020 tentang Darurat Kesehatan Masyarakat dan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Penanganan Covid-19.
Dalam Pasal 6 PP PSBB disebutkan bahwa pemberlakuan PSBB diusulkan oleh kepala daerah kepada menteri kesehatan untuk mendapatkan persetujuan.
Sebelum itu, Istana sempat menganulir kebijakan Anies. Pada medio Maret 2020, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan untuk memangkas jam operasional transportasi publik, seperti Transjakarta, MRT, dan LRT. Kebijakan ini menuai kritik dan berimbas pada penumpukan penumpang.
Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020) - ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/POOL/foc.
Satu hari setelahnya, Jokowi pun mengeluarkan pernyataan bahwa pemerintah daerah harus tetap menyediakan transportasi publik. Pada kesempatan yang sama, koreksi ini sekaligus menjadi sinyal yang dikirim Jokowi kepada publik bahwa pemerintah pusat tidak diajak berdiskusi oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam hal pembatasan transportasi publik.
“Semua kebijakan besar di Pemda harus dibahas dengan pemerintah pusat untuk mempermudah komunikasi saya minta kepala daeah membahas dengan Kementerian dan Satgas Covid-19,” kata Presiden.
Tak hanya itu, pemerintah pusat melalui Luhut Binsar Pandjaitan yang saat itu menjabat sebagai Plt. Menteri Perhubungan juga sempat menganulir kebijakan Anies untuk Jakarta.
Kementerian Perhubungan membatalkan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menghentikan mobilisasi angkutan umum bus antar kota antar provinsi (AKAP), antar jemput antar provinsi (AJAP), serta Pariwisata dari dan ke luar Jakarta.
Kemenhub kala itu mengatakan bahwa keputusan ini diambil karena kebijakan Pemprov DKI Jakarta belum memiliki kajian dampak ekonomi. Kemudian pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan larangan mudik, tapi memperbolehkan pulang ke kampung halaman.
ANIES FRUSTRASI
Sementara itu, Anies sempat melakukan serangan balik melalui media asing, The Sydney Morning Herald Post. Dalam artikel yang tayang pada 7 Mei 2020 itu, Anies mengungkapkan frustasinya terhadap pemerintah pusat.
Dia mengaku telah memonitor peyebaran Covid-19 di DKI Jakarta sejak awal Januari 2020. Namun, dia menganggap pemerintah pusat cenderung abai dengan keinginan-keinginannya dalam upaya pengendalian.
‘Perang’ Anies dengan pemerintah pusat yang dipertontonkan tidak berhenti sampai di situ. Belakangan penyaluran bantuan sosial untuk meredam dampak pandemi terhadap ekonomi juga menyulut panas antara Balai Kota dengan Istana.
Tak tanggung-tanggung, tiga menteri Jokowi, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyerang Anies.
Perkaranya adalah Pemprov DKI dianggap tidak konsisten menjalankan isi rapat dan juga menyebabkan tumpang tindih data di lapangan.
Setelah semua drama Istana-Balai Kota di tengah penanganan Covid-19 tersebut, saat ini Indonesia tengah menuju tatanan hidup yang baru atau new normal. Seperti diketahui, konsep tersebut telah digaungkan pemerintah beberapa waktu terakhir untuk menjaga roda ekonomi berputar, tetapi tidak melupakan upaya pengendalian penyebaran Covid-19.
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kedua kanan) dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto seusai meninjau kesiapan penerapan prosedur standar New Normal di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta, Selasa (26/5/2020). BPMI Setpres/Muchlis Jr
Dengan keberagaman latar pendidikan, ekonomi, hingga budaya masyarakat Indonesia, tentu banyak hal yang harus menjadi perhatian bersama dalam implementasi tatanan yang baru ini. Pasalnya, jika tidak dilakukan dengan hati-hati, maka bukan tidak mungkin konsep itu malah menjadi bumerang bagi bangsa ini dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona.
Oleh karena itu, potret Jokowi kembali ‘tampil bersama’ dengan Anies di depan publik menjadi sebuah pertanda romantisme pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta. Meskipun, Anies harus menunggu di ujung stasiun MRT.
Periode new normal akan menjadi satu momentum penentu bagi Indonesia untuk bersama-sama berupaya pulih dari masa pandemi. Seperti yang beberapa kali disampaikan oleh Presiden, sinergi pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk lolos dari jeratan pandemi dan menekan seluruh dampak yang menyertai.
