Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Persiapkan Instrumen Peserta Program Prakerja Agar Anggaran Tak Sia-Sia

Pemerintah harus mempersiapkan instrumen bagi peserta  Prakerja agar benar benar mendapat skill baru setelah mengikuti program selain.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 20 Mei 2020  |  15:33 WIB
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020).  - ANTARA
Warga mencari informasi tentang pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang kedua di Jakarta, Senin (20/4/2020). - ANTARA

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah harus mempersiapkan instrumen bagi peserta Prakerja agar benar benar mendapat skill baru setelah mengikuti program selain.

Demikian dikemukakan Ketua Umum  lembaga Transparansi, Reformasi , Aparatur, Pengawasan, Asset Negara  (TRAPAN), Anthon Sihombing, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (20/5/2020).

Menurutnya, kalau  tidak disertai dengan standard mutu, dikhawatirkan akan sia-sia  anggaran  yang dialokasikan oleh pemerintah.

Karena itu, mantan anggota DPR Fraksi Golkar itu meminta agar pemerintah  konsisten pada tujuan, bahwa substansi dari program Prakerja bukan  sekadar mengisi kekosongan waktu karena kebijakan stay at home, melainkan   untuk  mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM).

“Makanya, ada baiknya, pemerintah memikirkan semacam reward and punishment kepada peserta  dalam mengikuti pelatihan,” katanya.

Reward and punishment harus yang sifatnya mendidik, bukan mengeksploitasi peserta didik. Tujuannya,  untuk memastikan bahwa program Pra Kerja ini benar-benar berdayaguna ke depan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, terutama untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.

Mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tantangan pemerintah yang paling berat adalah sosialisasi kepada masyarakat, terutama tentang pelaksanaan pelatihan berbasis digital tersebut. Ironisnya, lembaga legislatif kurang mendukung dalam hal sosialisasi.

“Akses informasi publik wajib dibuka selebar-lebarnya, guna memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga harus mampu menjawab kegelisahan sebagian masyarakat atas keraguan selama ini, menyangkut substansi UU Omnibus Law Cipta kerja.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kartu prakerja covid-19
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top