Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah harus mempersiapkan instrumen bagi peserta Prakerja agar benar benar mendapat skill baru setelah mengikuti program selain.
Demikian dikemukakan Ketua Umum lembaga Transparansi, Reformasi , Aparatur, Pengawasan, Asset Negara (TRAPAN), Anthon Sihombing, dalam keterangannya kepada wartawan, Rabu (20/5/2020).
Menurutnya, kalau tidak disertai dengan standard mutu, dikhawatirkan akan sia-sia anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah.
Karena itu, mantan anggota DPR Fraksi Golkar itu meminta agar pemerintah konsisten pada tujuan, bahwa substansi dari program Prakerja bukan sekadar mengisi kekosongan waktu karena kebijakan stay at home, melainkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan Sumber Daya Manusia ( SDM).
“Makanya, ada baiknya, pemerintah memikirkan semacam reward and punishment kepada peserta dalam mengikuti pelatihan,” katanya.
Reward and punishment harus yang sifatnya mendidik, bukan mengeksploitasi peserta didik. Tujuannya, untuk memastikan bahwa program Pra Kerja ini benar-benar berdayaguna ke depan dalam mengejar pertumbuhan ekonomi, terutama untuk mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19.
Mengenai RUU Omnibus Law Cipta Kerja, tantangan pemerintah yang paling berat adalah sosialisasi kepada masyarakat, terutama tentang pelaksanaan pelatihan berbasis digital tersebut. Ironisnya, lembaga legislatif kurang mendukung dalam hal sosialisasi.
“Akses informasi publik wajib dibuka selebar-lebarnya, guna memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga harus mampu menjawab kegelisahan sebagian masyarakat atas keraguan selama ini, menyangkut substansi UU Omnibus Law Cipta kerja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel