Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Wacana Pelonggaran Pengendalian Covid-19 Menjerumuskan Rakyat

Pelonggaran yang tidak berhati-hati tanpa pertimbangan data yang cermat sama dengan masuk ke dalam jurang kebijakan herd immunity.
Nyoman Ary W. dan Andi M. Arief
Nyoman Ary W. dan Andi M. Arief - Bisnis.com 20 Mei 2020  |  00:11 WIB
Seorang warga membersihkan sampah setelah dijatuhi hukuman sosial karena tidak mengenakan masker saat terjaring razia penindakan pelanggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Satpol PP di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (15/5/2020). Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sanksi sosial terhadap pelanggar PSBB dengan memakaikan rompi bertuliskan pelanggar PSBB sembari membersihkan fasilitas umum. - Antara/Indrianto Eko Suwarso
Seorang warga membersihkan sampah setelah dijatuhi hukuman sosial karena tidak mengenakan masker saat terjaring razia penindakan pelanggaran aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Satpol PP di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat (15/5/2020). Pemprov DKI Jakarta memberlakukan sanksi sosial terhadap pelanggar PSBB dengan memakaikan rompi bertuliskan pelanggar PSBB sembari membersihkan fasilitas umum. - Antara/Indrianto Eko Suwarso

Bisnis.com, JAKARTA - Pelonggaran dan wacana pelonggaran pengendalian penularan virus corona (Covid-19) bisa dianggap menjerumuskan rakyat ke jurang kematian.

Pendiri INDEF Prof. Didik J Rachbini mengatakan pelonggaran dan wacana pelonggaran yang tidak berhati-hati tanpa pertimbangan data yang cermat sama dengan masuk ke dalam jurang kebijakan herd immunity. Yang kuat sukses sehat, yang lemah tewas.

"Baru wacana saja sudah semakin tidak tertib dan PSBB dilanggar secara massal di berbagai kota di Indonesia tanpa bisa diatur secara tertib oleh pemerintah," jelasnya dalam keterangan tertulis, Selasa (19/5/2020).

Menurutnya keadaan tersebut terjadi karena pemerintah menjadi masalah kedua setelah masalah Covid-19 itu sendiri.

"Presiden harus berhati-hati dan bertanggung jawab terhadap pelonggaran dan wacana pelonggaran yang sudah salah kaprah dan ditanggapi terserah saja oleh publik dan masyarakat luas," ujarnya.

Adapun Pakar Epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono mengatakan khawatir pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 yang tidak optimal karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak berjalan secara konsisten.

“Kebijkan yang tumpang tindih di antara anak buahnya pak Jokowi itu yang membuat sulit dan masyarakat cendrung tidak patuh,” kata Pandu melalui sambungan telepon kepada Bisnis, Jakarta, pada Selasa (19/5/2020).

Hal itu, jelas dia, membuat upaya untuk segera pulih dari pandemi Covid-19 bakal membutuhkan waktu yang lebih lama lagi.

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mencatat jumlah orang dalam pemantauan pada Selasa (19/5/2020) mencapai 45.300 orang, sedangkan pasien dalam pengawasan mencapai 11.891 orang.

Adapun penambahan kasus baru pasien positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia, sebanyak 486 orang, sehingga total pasien terkonfirmasi Covid-19 menjadi 18.496 kasus.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

Foto

BisnisRegional

To top