Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Indonesia Desak Kesepakatan Draft Resolusi Keamanan Pasukan Perdamaian PBB

Indonesia mendorong segera dicapainya kesepakatan Dewan Keamanan PBB terkait keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB di area konflik di tengah pandemi Covid-19.
Nindya Aldila
Nindya Aldila - Bisnis.com 14 Mei 2020  |  16:41 WIB
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/3/2019). - ANTARA/Rivan Awal Lingga
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi memberikan paparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (11/3/2019). - ANTARA/Rivan Awal Lingga

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menyuarakan pentingnya keamanan pasukan perdamaian PBB di tengah pandemi Covid-19. Sayangnya, draft atau rancangan resolusi yang menyangkut kepentingan ini belum mencapai konsensus.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers yang melibatkan media asing pada Kamis (14/5/2020).

“Semakin lama Dewan Keamanan PBB tidak menyetujui draft resolusi, maka akan memberikan sinyal negatif di lapangan dan bahkan akan memperburuk kondisi populasi di area konflik,” kata Retno.

Menlu Retno mengatakan Indonesia bersama dengan anggota lainnya membentuk formulasi draft resolusi Dewan Keamanan untuk menghadapi tantangan Covid-19.

Dia mendorong segera dicapainya kesepakatan Dewan Keamanan PBB terkait dengan keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB di area konflik.

Menurutnya, anggota Dewan Keamanan PBB harus fokus meningkatkan kerja sama demi melindungi orang-orang di area konflik.

Dia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada implementasi mandat Peacekeeping Operations (PKO) atau operasi penjaga perdamaian. Hal ini mengakibatkan kesulitan upaya perdamaian dan mediasi dengan pihak-pihak yang berkonflik

Pandemi juga telah membatasi gerakan dan kegiatan pasukan penjaga perdamaian dan akses kemanusiaan, dan kesulitan logistik lantaran tidak tersedianya transportasi dan perjalanan udara.

“Selama pertemuan Dewan Keamanan PBB, Indonesia menyuarakan pentingnya keamanan termasuk kesehatan personel penjaga perdamaian PBB. Indonesia mensponsori UN Security Council Resolution No. 2518 tentang keselamatan dan keamanan personel penjaga perdamaian,” ujarnya.

Berdasarkan data sekretariat PBB, Covid-19 sudah dikonfirmasi di seluruh negara dan teritori penerima pasukan perdamaian yang ada di 13 negara.

Sebanyak 64 personel penjaga perdamaian telah terinfeksi Covid-19. Kebanyakan berasal dari pasukan misi perdamaian PBB (The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali/MINUSMA) di Mali, Afrika Barat. Sebanyak 23 orang dari pasukan perdamaian sudah sembuh.

Sebagai negara dengan kontribusi pasukan terbesar atau (troop-contributing country/TPCC) dalam Dewan Keamanan PBB dan delapan terbesar di PBB, Indonesia akan terus mengikuti dampak Covid-19 pada pasukan penjaga perdamaian

PBB telah mengatur gencatan senjata global pada 23 maret 2020 agar negara-negara dapat mengirimkan relawan kemanusiaan di berbagai konflik di dunia.

Dengan demikian, sebagai anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB, Indonesia menyambut panggilan dari Jenderal Keamanan PBB.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pbb menlu covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top