Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia menyuarakan pentingnya keamanan pasukan perdamaian PBB di tengah pandemi Covid-19. Sayangnya, draft atau rancangan resolusi yang menyangkut kepentingan ini belum mencapai konsensus.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam konferensi pers yang melibatkan media asing pada Kamis (14/5/2020).
“Semakin lama Dewan Keamanan PBB tidak menyetujui draft resolusi, maka akan memberikan sinyal negatif di lapangan dan bahkan akan memperburuk kondisi populasi di area konflik,” kata Retno.
Menlu Retno mengatakan Indonesia bersama dengan anggota lainnya membentuk formulasi draft resolusi Dewan Keamanan untuk menghadapi tantangan Covid-19.
Dia mendorong segera dicapainya kesepakatan Dewan Keamanan PBB terkait dengan keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB di area konflik.
Menurutnya, anggota Dewan Keamanan PBB harus fokus meningkatkan kerja sama demi melindungi orang-orang di area konflik.
Baca Juga
Dia mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak pada implementasi mandat Peacekeeping Operations (PKO) atau operasi penjaga perdamaian. Hal ini mengakibatkan kesulitan upaya perdamaian dan mediasi dengan pihak-pihak yang berkonflik
Pandemi juga telah membatasi gerakan dan kegiatan pasukan penjaga perdamaian dan akses kemanusiaan, dan kesulitan logistik lantaran tidak tersedianya transportasi dan perjalanan udara.
“Selama pertemuan Dewan Keamanan PBB, Indonesia menyuarakan pentingnya keamanan termasuk kesehatan personel penjaga perdamaian PBB. Indonesia mensponsori UN Security Council Resolution No. 2518 tentang keselamatan dan keamanan personel penjaga perdamaian,” ujarnya.
Berdasarkan data sekretariat PBB, Covid-19 sudah dikonfirmasi di seluruh negara dan teritori penerima pasukan perdamaian yang ada di 13 negara.
Sebanyak 64 personel penjaga perdamaian telah terinfeksi Covid-19. Kebanyakan berasal dari pasukan misi perdamaian PBB (The United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali/MINUSMA) di Mali, Afrika Barat. Sebanyak 23 orang dari pasukan perdamaian sudah sembuh.
Sebagai negara dengan kontribusi pasukan terbesar atau (troop-contributing country/TPCC) dalam Dewan Keamanan PBB dan delapan terbesar di PBB, Indonesia akan terus mengikuti dampak Covid-19 pada pasukan penjaga perdamaian
PBB telah mengatur gencatan senjata global pada 23 maret 2020 agar negara-negara dapat mengirimkan relawan kemanusiaan di berbagai konflik di dunia.
Dengan demikian, sebagai anggota non-permanen Dewan Keamanan PBB, Indonesia menyambut panggilan dari Jenderal Keamanan PBB.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
