Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Mantan Pejabat KPK soal Iuran BPJS Naik: Kita Bukan Negara Hukum Lagi

Lewat akun twitternya, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengatakan Indonesia sudah menjadi negara kekuasaan lantaran sudah berani melawan putusan Mahkamah Agung.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 14 Mei 2020  |  17:09 WIB
Mantan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) didampingi mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Mantan Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif (kanan) didampingi mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. - ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif angkat bicara soal langkah Presiden Jokowi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Lewat akun twitternya, dia mengatakan Indonesia sudah menjadi negara kekuasaan lantaran sudah berani melawan putusan Mahkamah Agung. Dia juga memention beberapa tokoh seperti Nadirsyah Hosen, Zainal Arifin Mochtar, dan Menkopolhukam Mahfud MD.

"KETIKA KITA SUDAH BERANI MELAWAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG, Kita Bukan Negara Hukum Lagi tapi Negara Kekuasaan.

@mohmahfudmd @zainalamochtar @na_dirs," kata Laode lewat akun twitternya, Kamis (14/5/2020).

Mahkamah Agung (MA) meyakini keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan sudah mempertimbangkan sejumlah hal.

Hal ini termasuk dengan putusan MA yang membatalkan Pepres No.75/2019 tentang kenaikan iuran BPJS.

Diketahui, Iuran BPJS Kesehatan akan kembali naik mulai Juli 2020, menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

"Presiden dalam membuat Perpres yang baru tentu sudah mempertimbangkan semua aspek, sebab kalau toh iuran BPJS itu harus dinaikkan untuk kesinambungannya namun tentu juga Pemerintah mempertimbangkan isi putusan MA yang membatalkan Perpres No 75 yang lalu," kata Juru Bicara MA Andi Samsan Nganro, Kamis (14/5/2020).

Dia mengatakan MA tidak akan mencampuri keputusan Jokowi dalam meneken Perpres No.64 tersebut. Dia juga menegaskan MA tidak akan menanggapi hal tersebut lantaran merupakan kewenangan pemerintah.

"Sedangkan MA hanya berwenang untuk mengadili perkara permohonan hak uji materil terhadap peraturan yang kedudukannya di bawah undang-undang, dan itupun apabila ada pihak yang berkeberatan bertindak sebagai pemohon, yang mengajukan ke MA," katanya.

Sebelumnya, Iuran BPJS Kesehatan akan kembali naik mulai Juli 2020, menyusul diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) dan diundangkan pada Rabu (6/5/2020).

Melalui aturan tersebut, iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali naik setelah kenaikan pada tahun ini dibatalkan.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020 membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP).

Putusan MA tersebut membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Januari 2020. Batalnya kenaikan iuran membuat besaran iuran akan kembali seperti besaran yang dibayarkan peserta sebelumnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

BPJS Kesehatan
Editor : Nurbaiti
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top