Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui adanya tumpang tindih sasaran dalam penyaluran dana bantuan sosial dalam sejumlah program yang dijalankan pemerintah untuk mendukung masyarakat prasejahtera yang terdampak pandemi Covid-19.
Namun, dia menegaskan bahwa hal itu lebih baik ketimbang mereka tidak mendapatkan dukungan apa-apa di masa yang sulit ini.
"Apakah akan tumpang tindih? Ada, tetapi lebih baik daripada tidak dapat," ujarnya dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Jumat (8/5/2020).
Menkeu merincikan bahwa hingga saat ini pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial kepada 55 persen dari total masyarakat Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH), jelasnya, sudah tersalurkan kepada 16 persen masyarakat, sedangkan kartu sembako telah menyasar 36 persen warga.
Subsidi listrik, sambung Sri Mulyani, telah dimanfaatkan oleh 50 persen masyarakat Indonesia.
"Untuk 9 juta KPM (keluarga penerima manfaat) dalam bansos tunai DKI Jakarta itu di luar dari kartu sembako dan PKH," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan sejumlah kabupaten dan kota belum menyerahkan data warga terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek. Kondisi ini berdampak pada penyaluran bantuan sosial.
Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan sosial khusus untuk warga terdampak pandemi di luar Jabodetabek mencapai 9 juta KK. Kendati begitu hingga kini Kemensos baru mendapat data warga terdampak mencapai 7,8 juta KK dari daerah.
“Masih ada daerah yang belum mengirimkan datanya. Kami minta daerah segera kirimkan datanya sekitar 1,2 juta KK yang masih kami tunggu dari daerah,” katanya saat konferensi pers virtual, Jumat (8/5/2020).
Adapun bantuan sosial khusus kepada 9 juta keluarga terdampak pandemi ini berupa bantuan tunai senilai Rp600.000 per KK per bulan selama 3 bulan. Pemerintah mendapat data tersebut dari wilayah tingkat dua.
Upaya ini kata Mensos, sebagai bentuk kelonggaran bagi seluruh kabupaten kota untuk memberikan data keluarga yang benar-benar terdampak dan berhak atas bantuan sosial tunai tersebut.
Meski begitu, pemerintah langsung menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Hingga kini sedikinya bantuan tunai telah disalurkan kepada sekitar 2,6 juta KK. 785.000 KK telah bantuan melalui bank milik negara dan 1,8 juta KK lainnya menerima bansos via Kantor Pos.
