Bisnis.com, JAKARTA - Mutu pendidikan Indonesia turut dipengaruhi oleh kualitas guru. Namun sayangnya kompetensi profesional, pedagogis, sosial, dan personal guru Indonesia, masih jauh dari harapan.
Hal ini kata Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki karena guru sibuk mengejar sertifikasi untuk bertahan dan memenuhi standar di dunia pendidikan. "Kesejahteraan guru, jangan disandera dengan kewajiban memburu sertifikasi," ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.
Persoalan bukan hanya sebatas sertifikasi. Guru selama ini juga banyak dibebani tugas administratif yang rendah urgensinya bagi kepentingan menjalankan tugas pedagogisnya. Misalnya guru diminta menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dengan rumusan yang sangat detail. Tujuan pembelajaran harus dirumuskan dalam 4 jenis kompetensi inti, meliputi kompetensi yang mencerminkan sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan ketrampilan.
Masalahnya bukan pada unsur kompetensi yang harus dirumuskan, tetapi karena terlalu detail, seringkali rumusannya menjadi tidak fokus. Sasaran yang ingin dicapai justru tidak jelas. "Guru lalu menjadi kehabisan waktu, yang terjadi di lapangan kemudian adalah jalan pintas. Guru mengkloning RPP milik orang lain," singgung Zainuddin.
Ironisnya, urusan kloning mengkloning ini dibantu Dinas Pendidikan hingga akhirnya rumusan pembelajaran lalu tidak spesifik, tidak unik dan tidak kontekstual. Oleh karena itu, perubahan perlu dilakukan. Pekerjaan adminsitratif yang membebani guru harus ditinggalkan.
"Buat rencana pembelajaran yang simple tetapi jelas sasaran yang diinginkan. Dengan begitu guru tidak kehilangan kesempatan untuk mengembangan diri," sebutnya.
Baca Juga
Lagi pula, dunia kini masuk pada era industri 4.0 yang semakin heterogen dan kompleks. Menghadapi kompleksitas masyarakat ini, menurutnya jangan lagi menghabiskan waktu untuk mencari rumusan standarisasi guru yang diterapkan secara general. Zainuddin merekomendasikan agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebaiknya menyiapkan guru berkepribadian fleksibel dan adaptif menghadapi pusaran dunia yang terus berubah.
"Di tengah kehidupan yang kompleks sekarang ini yang dibutuhkan adalah kreativitas, fleksibilitas, dan kecerdikan emosional seorang guru. Saya tidak merekomendasi Kemdikbud sibuk mencari rumusan standar guru yang baik seperti apa," tuturnya.
Pemerintah harus melakukan pelatihan yang cukup sistematis untuk guru. Hingga akhirnya tercipta guru yang bisa membangun trust pada anak didiknya. Guru yang bisa menciptakan kelas di mana anak-anaknya jujur, tidak menyontek meskipun tidak tanpa pengawasan.
DPR juga mengusulkan agar sebaiknya dalam rekrutmen, dipilih guru yang memang memiliki passion untuk menjadi guru, sehingga Indonesia memiliki guru dengan jiwa mendidik. Guna mendapatkan guru yang memiliki jiwa mendidik itu, maka perlu diperbaiki mutu Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai persemaian calon guru.
Zainuddin menyarankan agar LPTK diberi anggaran yang cukup untuk bisa menghasilkan guru-guru professional dan menjadikannya sebagai lembaga yang berwibawa. Sebab, lanjut dia, selama ini mahasiswa yang memilih belajar di LPTK, sebagian besar karena mereka sudah tidak diterima di perguruan tinggi favorit yang lain.
Selain itu, pemerintah juga perlu menyiapkan kurikulum yang progresif. Jangan lagi merancang kurikulum yang hanya untuk mengantar siswa lulus ujian dengan maksud mengejar score test atau hasil nilai yang tinggi. "Kalau masih saja score test yang dikejar, tidak perlu menyiapkan guru, dan bahkan tidak perlu menyiapkan sekolah," tukasnya.
