Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Ini Alasan Aturan Teknis PSBB Diserahkan ke Pemda

Pelaksanaan PSBB harus dievaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas dari kebijakan tersebut dalam mencegah penyebaran virus Corona.
Aprianus Doni Tolok
Aprianus Doni Tolok - Bisnis.com 04 Mei 2020  |  17:21 WIB
Suasana penutupan Jalan Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/4/2020). ANTARA FOTO - M Agung Rajasa
Suasana penutupan Jalan Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (18/4/2020). ANTARA FOTO - M Agung Rajasa

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Pusat menyerahkan sepenuhnya penyusunan teknis penerapan pembatasan sosial berskala besar guna membendung penyebaran virus Corona atau Covid-19 kepada pemerintah daerah.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan alasan hal itu dilakukan ialah karena Pemda lebih mengetahui kondisi di daerahnya masing-masing.

Salah satunya adalah mengenai kriteria jenis industri atau perusahaan yang bisa mendapat pengecualian pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun yang tidak bisa mendapat pengecualian.

"Sudah barang tentu Pemerintah Daerah yang memahami betul dinamika yang ada di masyarakat setempat. Jadi, pelaksanaan operasional dari PSBB diserahkan sepenuhnya kepada Kepala Daerah yang menghasilkan peraturan," kata Yuri dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Menurutnya, pengamatan Pemda terkait kegiatan aktivitas sosial di daerahnya masing-masing dapat menjadi acuan dalam menentukan jenis industri atau perusahaan yang bisa melaksanakan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) ataupun yang tidak.

Lebih lanjut, melalui aturan teknis PSBB yang diterbitkan tersebut secara umum harus membuat kondisi masyarakat tenang atau kondusif.

"Maka peraturan-peraturan pelaksana pada level Kepala Daerah inilah yang menjadi penting yakni yang memberi jaminan bahwa arus logistik dari pusat sampai daerah, dari sentra produksi sampai masyarakat pengguna, dari gudang sampai dengan daerah, harus berjalan dengan baik," ujarnya.

Selain itu, Yuri mengatakan kontrol kinerja dari tingkat Pemerintah Pusat hingga Pemda dalam penanganan Covid-19 juga terus dilakukan melalui evaluasi secara berkala.

Selain itu, Pemda juga diminta untuk mengevaluasi penerapan PSBB untuk melihat efektivitas dari penerapan kebijakan tersebut dalam membendung penyebaran Covid-19.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona covid-19
Editor : Fitri Sartina Dewi
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top