Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

KPK Awasi Penggunaan Dana Penanganan Covid-19, DKI Terbesar

Terdapat juga lima Kabupaten yang menganggarkan penanganan Covid-19 yang jumlahnya besar. KPK pun mencatat ini terdapat di lima Kabupaten.
Setyo Aji Harjanto
Setyo Aji Harjanto - Bisnis.com 29 April 2020  |  15:18 WIB
Ilustrasi APBD - kopel/online.or.id
Ilustrasi APBD - kopel/online.or.id

Bisnis.com, JAKARTA  - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) beberapa wilayah terkait penanganan Covid-19. Setidaknya ada lima provinsi yang mengeluarkan anggaran cukup besar untuk penanganan Covid-19, itu meliputi lima provinsi.

"DKI Jakarta kurang lebih Rp10 triliun, Jawa Barat Rp8 triliun, Jawa Timur 2,3 triliun, Rp Jawa tengah Rp 2,1 triliun fan Aceh Rp 1,7 triliun," kata  kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam RDP dengan Komisi III DPR RI, Rabu (29/4/2020).

Selain kelima provinsi tersebut, terdapat juga lima Kabupaten yang menganggarkan penanganan Covid-19 yang jumlahnya besar. KPK pun mencatat ini terdapat di lima Kabupaten.

Pertama Kabupaten Jember Rp479,4 miliar, kedua Kabupaten BogorRp 384,1 miliar, Kabupaten Bandung Rp273, 5 miliar, Kabupaten Tangerang Rp243 miliar dan Kabupaten Tulangbawang Rp228,8 miliar.

"Angka-angka ini sekali lagi kami terus pantau, kami aktif terus sampai dengan tanggal 20 April yang lalu," jelas Firli.

Selain itu, lembaga antirasuah menyoroti besaran anggaran penanganan Covid-19 di sejumlah kota, di antaranya Kota Makassar Rp 749,1 miliar, Kota Tangerang Rp 349,8 miliar, Kota Bogor Rp 348,6 miliar, Kota Bandung Rp 300,4 miliar dan Kota Batam Rp 268,1 miliar. KPK memastikan tidak akan segan menindak para pelaku korupsi anggaran Covid-19.

"Sebaran anggaran yang begitu besar, baik bersumber dari APBN maupun APBD yang tadi kami sampaikan, APBN Rp 405,1 triliun dan APBD 56,7 triliun. Tentu inilah menjadi perhatian kami dari KPK untuk itu kami coba memetakan di mana saja titik rawan terjadinya korupsi," ujarnya.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK Virus Corona
Editor : Nancy Junita

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top