Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah mendesak pemerintah memperbaiki sistem penyaluran bantuan sosial kepada warga terdampak wabah Covid-19.
Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin menyebutkan banyak keluhan di daerah atas distribusi bansos bagi korban wabah virus Corona yang dinilai tidak merata.
Sultan meminta pemerintah pusat, Kementerian Sosial dan kementerian terkait segera memperbaiki hal tersebut. Termasuk menetapkan aturan yang jelas dan pasti bagi penerima bantuan dan bagaimana teknis pelaksanaannya.
“Hendaknya ke depan tidak ada lagi keluhan-keluhan dari masyarakat, ada yang dapat, ada yang tidak, padahal menurut mereka, mereka berhak,” ungkap Sultan, Rabu (29/4/2020).
Keluhan penyaluran bantuan sosial bagi korban wabah virus Corona menurut Sultan seharusnya tidak perlu terjadi. Keluhan mestinya tidak ada, jika ada kesamaan data antara pemerintah pusat dan aparatur pemerintah daerah sampai tingkat kelurahan bahkan RW dan RT.
"Perlu parameter yang baku dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian tidak muncul persoalan di lapangan terutama di tingkat grassroot,” tegasnya.
Sultan juga mengharapkan agar secepatnya dilakukan sinkronisasi kebijakan sehingga tidak ada lagi polemik, perbedaan pendapat dan perbedaan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal itu disampaikan Sultan terkait perbedaan persepsi yang terjadi di beberapa daerah akhir-akhir ini.
“Intinya cepat koordinasi, duduk bersama dan selesaikan perbedaan secepatnya. Bikin parameter yang jelas dan sosialisasikan pada masyarakat luas,” katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah melakukan pemutakhiran data penerima bansos.
Pemutakhiran data penerima bantuan sosial sangat diperlukan agar penyaluran program perlindungan sosial terkait pandemi virus Corona tepat sasaran.
"Dari sejak awal, Komisi VIII sudah mengingatkan agar pendistribusian program perlindungan sosial ini dilakukan dengan penerima yang tepat sasaran," ujar Ace melalui pesan singkatnya,
Sebelumnya salah satu Bupati di Bolaang Mongondow Timur dan sejumlah kepala desa di Jawa Barat ramai menjadi perbincangan di media sosial. Mereka merasa kebijakan penyaluran bantuan pemerintah kurang jelas dan kurang cepat.
