Bisnis.com, JAKARTA - Jamu memiliki peranan penting dalam pengobatan dan perawatan kesehatan penduduk di negara berkembang. Apalagi di Indonesia, jamu dikonsumsi sejak zaman Kerajaan Mataram.
Hingga kini, masyarakat di kota dan di desa percaya obat tradisional ini bisa meredakan beberapa penyakit. Bahkan, Presiden Joko Widodo pun mengkonsumsi jamu untuk menjaga daya tahan tubuh dan memperkuat imunitasnya.
Namun sayang, di tengah pandemi virus corona (Covid-19) ini, jamu Indonesia kalah pamor dari obat herbal asal China. Satuan Tugas (Satgas) Lawan Covid-19 DPR RI lebih memilih mendonasikan jamu impor dari China untuk diberikan ke rumah sakit rujukan Kementerian Kesehatan dalam penanganan virus corona.
Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI) Inggrid Tania bersama Gabungan Pengusaha Jamu dan Obat Tradisional Indonesia atau GP Jamu lantas mempertanyakannya kepada DPR. Apalagi ada instruksi dari Satgas DPR agar obat yang diberi nama Herbavid-19 tersebut diberikan kepada pasien.
Instruksi ini menimbulkan kegaduhan dan kebingungan para dokter. Pasalnya, tidak jelas racikan, komposisi, tempat produksi produk herbal China itu. Tulisan China pada kemasan hanya menjelaskan cara pemakaian dan dosisnya saja.
"Dokter bingung kok disuruh bagi-bagi obat herbal China kepada para pasien sedangkan mereka tidak tahu komposisinya apa," ujarnya dalam diskusi online, Selasa (28/4/2020)
Baca Juga
Tania menuturkan obat tradisional dari mana pun, apalagi masuk dari jalur donasi, seharusnya tidak bisa serta merta masuk ke RS rujukan Covid-19. Obat tersebut harus melalui uji klinis terlebih dahulu.
"Apakah tepat atau tidak dipakai oleh pasien-pasien di RS rujukan Covid-19? Di RS pun sudah ada standard operational procedur (SOP) obat-obatan apa saja yang bisa diberikan ke pasien. Misalnya klorokuin dengan vitamin C."
Kondisi itu, jelasnya, berbeda dengan yang dilakukan oleh pemerintah China. Otoritas Negeri Tirai Bambu, sambung Tania, berani menginstruksikan kepada pusat-pusat pelayanan kesehatan untuk memberikan pelayanan integratif yang terdiri dari pengobatan menggunakan obat modern yang dikombinasikan dengan obat tradisional.
"Di China pemerintahnya pede. Obat tradisionalnya mendapat kesempatan dipakai di RS walaupun tidak melalui prosedur uji klinik sedangkan di Indonesia harus melalui uji klinis," sebutnya.
Sementara itu, Tania mengatakan dua produk herbal China lainnya, Linhua Qingwen Jiaonang dan Hua Xiang Zheng Qi Kou Fu Ye yang juga didonasikan, jika dilihat dari komposisinya, bermanfaat untuk mengatasi masuk angin dan flu.
Hal itu lantas menimbulkan pertanyaan. Mengapa tidak memakai herbal Indonesia saja yang juga bermanfaat untuk mengatasi hal serupa?
"Kalau berdasarkan testimoni, jamu herbal Indonesia juga bagus. Di media-media juga terungkap pasien Covid-19 sembuh lebih cepat karena konsumsi herbal," singgung Tania.
Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto (kiri) memberikan jamu dari Presiden Joko Widodo kepada pasien positif COVID-19 yang telah dinyatakan sembuh di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta, Senin (16/3/2020). Pasien positif COVID-19 kasus nomor 01, 02 dan 03 telah dinyatakan sembuh. ANTARA FOTO/Humas Kementerian Kesehatan
Langkah Satgas DPR mendonasikan herbal impor dari China pun memberikan dampak di masyarakat. DPR secara tidak langsung mempromosikan dan mengesankan obat China tersebut efektif menyembuhkan Covid-19.
Masyarakat awam jadi memburu obat-obatan tersebut di pasaran secara online maupun offline hingga stoknya habis. Bahkan, muncullah obat palsu dengan merk serupa.
Sebenarnya kata Tania, secara ekonomi langkah ini juga merubuhkan pasar jamu atau herbal Indonesia karena herbal China itu mendapat kesempatan dipakai di RS rujukan, sementara jamu atau herbal Indonesia belum mendapatkan kesempatan tersebut.
"Seperti curi start dalam memasarkan dan memanfaatkan herbal China," imbuhnya.
Lepas dari polemik tersebut, Tania menyebut dirinya bersama dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Kalbe Farma sedang berupaya untuk melakukan uji klinis terhadap herbal Indonesia dalam penyembuhan Covid-19.
"Kami sedang mengurus perizinan uji klinik di RS Darurat Wisma Atlet. Cuma kan kalau seperti itu tetap butuh waktu karena ada prosedur birokrasi dan perizinan yang harus dilalui," tuturnya.
Herbavid Diproduksi Lokal?
Koordinator Satgas Covid-19 DPR, Sufmi Dasco Ahmad meminta hal ini tidak dijadikan polemik. Sebab pemberian obat herbal China itu murni dalam rangka donasi, dibagikan gratis, dan biayanya cukup mahal.
"Nah kalau perusahaan jamu mau kasih, silakan dibagi-bagi gratis. Enggak ada masalah," sebutnya melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp kepada awak media.
Dasco mengaku merasakan manfaat dari herbal tersebut. Dia sembuh dari virus corona. Oleh karena itu dia bernazar jikalau sembuh, DPR akan membagikan herbal China itu kepada minimal untuk 3.000 orang.
Petugas menyortir rempah-rempah di Pusat Saintifikasi dan Pelayanan Jamu (PSPJ) di Pekalongan, Jawa Tengah, Kamis (17/1/2019)./ANTARA-Harviyan Perdana Putra
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR Andre Rosiade menjelaskan Herbavid adalah obat herbal yang juga dibuat industri lokal, dibuat di Indonesia dan diproduksi oleh orang Indonesia
"Bahan obatnya ada 15 jenis, yang 13 jenis ada di Indonesia dan 2 impor dari China. Kenapa impor, karena memang tidak ada di Indonesia," ungkapnya.
Alasan menggunakan 2 bahan obat tersebut katanya mengacu kepada publikasi jurnal ilmiah internasional uuntuk megobati Covid-19.
"Tidak benar jika bahan baku dalam Herbavid ada yang dilarang oleh pemerintah Indonesia. Jika ada silakan sebut bahan obat apa yang dilarang dan sudah dikonsultasikan dengan BPOM dan tidak ada bahan baku yang dilarang," tambahnya.
Mungkin saja demikian adanya. Yang pasti langkah para wakil rakyat itu di tengah pandemi virus corona (Covid-19) ini membuat jamu asli Indonesia kalah pamor dengan obat herbal asal China tersebut.
