Binis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menampik dugaan adanya upaya untuk menutupi data dan informasi terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah.
Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Didik Budijanto menuturkan kementeriannya memiliki alur pengolahan data yang ketat untuk disajikan ke masyarakat melalui gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.
“Sejak adanya Keppres no 7/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dan diperbaiki lewat Keppres no 9/2020, Kemenkes sebetulnya merupakan satu bagian dari gugus tugas itu,” kata dia saat memberi keterangan pers di Graha Badan Nasional Penanggulanan Bencana (BNPB), Jakarta, pada Selasa (28/4/2020).
Dengan demikian, Didik menuturkan, pihaknya bersama dengan kementerian dan lembaga lain berkontribusi untuk memberikan satu data dan informasi terbaru yang riil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dia membeberkan alur pengolahan data Covid-19 dimulai dari laboratorium jejaring milik Kemenkes. Setelah itu, dia menuturkan, data dari laboratorium jejaring dikoordinasikan oleh Litbangkes terkait spesimen yang diperiksa.
“Di Balitbangkes ada satu proses walau tidak keseluruhan yakni proses validasi. Bagaimana supaya betul-betul data ini tepat karena satu orang bisa jadi pemeriksaannya dua sampai empat kali. Oleh karena itu perlu diverifikasi,” kata dia.
Setelahnya, dia menerangkan, data dari Balitbangkes kemudian dikirimkan ke ke Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) Kemenkes. Dia menuturkan PHEOC juga menerima beberapa data selain dari laboratorium jejaring.
“Ada data-data dari Dinkes daerah berupa surveilance terkait dengan penelusuran epidemologi,”terangnya.
Dari PHEOC itu, dia mengatakan, muncul jumlah spesimen yang diperiksa sampai dengan keterangan terkait jumlah pasien positif dan negatif. Malahan, dia menerangkan, dari Dinkes daerah juga memberi informasi jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP).
Setelah diverifikasi, dia menjelaskan, data itu kemudian dimasukkan ke dalam warehouse di Pusat Data dan Informasi Kemenkes. Pada tahapan ini pun, dia memastikan, masih ada proses validasi dan verifikasi data yang terhimpun.
“Jadi ketika pak Jubir (Yurianto) menyampaikan perkembangan data yang diterima sudah benar-benar bersih. Satu lagi, kami terintegrasi dengan gugus tugas. Sehingga, setiap jam 12 siang data dari warehouse Kemenkes langsung ditarik gugus tugas,” kata dia.
Ihwal perbedaan data yang dipermasalahkan sejumlah masyarakat, dia menerangkan, hal itu terjadi ketika proses pengolahan data dari laboratorium jejaring dan dinas kesehatan daerah sampai ke Public Health Emergency Operation Center (PHEOC) Kemenkes terjadi pada saat cut off point time yaitu per jam 12 siang.
“Sehingga ketika pak Jubir (Yurianto) menyampaikan perkembangan, data itu dinamis dan terus berporses,”tuturnya.
Dengan demikian, menurut dia, Balitbang dan PHEC mesti memberikan batas waktu tersebut untuk menentukan data yang disiarkan ke masyarakat.
“Itu sebabnya pak Jubir sering sampaikan batas waktu per jam 12 siang setiap harinya. Sehingga data di atas cut off point time akan masuk ke waktu berikutnya,”ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
