Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Iran Luncurkan Satelit Militer, AS Sebut Menentang Resolusi PBB

As mengatakn mengatakan peluncuran satelit militer Iran melawan resolusi dewan keamanan PBB.
Noor, satelit militer pertama Iran, diluncurkan ke orbit oleh Garda Revolusi Iran di sebuah lokasi yang dirahasiakan di Iran pada Rabu (22/4/2020). Iran berhasil meluncurkan satelit militer pertamanya di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat./Antara/Reuters
Noor, satelit militer pertama Iran, diluncurkan ke orbit oleh Garda Revolusi Iran di sebuah lokasi yang dirahasiakan di Iran pada Rabu (22/4/2020). Iran berhasil meluncurkan satelit militer pertamanya di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat./Antara/Reuters

Bisnis.com, WASHINGTON – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo mengatakan peluncuran satelit militer Iran melawan resolusi dewan keamanan PBB. Dia menyebut Iran harus bertanggung jawab atas peluncuran satelit militer itu.

Garda Revolusi Iran telah berhasil meluncurkan satelit militer pertama ke orbit di tengah peningkatan ketegangan dengan Amerika Serikat atas program nuklir dan rudal Teheran.

Militer AS mengatakan teknologi balistik jarak jauh yang digunakan untuk menempatkan satelit ke orbit juga dapat memungkinkan Teheran meluncurkan senjata jarak jauh, termasuk hulu ledak nuklir.

Teheran menyangkal pernyataan AS bahwa kegiatannya itu merupakan kedok untuk pengembangan rudal balistik.

Iran menegaskan tidak pernah berupaya mengembangkan senjata nuklir.

Resolusi PBB tahun 2015 menyerukan Iran untuk menahan diri hingga 8 tahun dari pengembangan rudal balistik untuk mengirimkan senjata nuklir. Resolusi itu dikeluarkan menyusul kesepakatan dengan enam kekuatan dunia untuk membatasi program nuklir Iran.

Beberapa negara berpendapat bahwa bahasa dalam resolusi itu tidak mewajibkan Iran untuk menghentikan program nuklirnya.

"Setiap negara memiliki kewajiban kepada PBB dan mengevaluasi apakah peluncuran rudal ini konsisten dengan resolusi Dewan Keamanan PBB," kata Pompeo kepada wartawan, merujuk pada resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

"Saya pikir Iran perlu bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan," ungkapnya sebagaimana dilansir Antara pada Kamis (23/4/2020) yang mengutip Reuters.

Sebagian besar sanksi PBB yang dijatuhkan pada Iran dicabut pada Januari 2016 ketika pengawas nuklir PBB mengonfirmasi bahwa Teheran memenuhi komitmennya berdasarkan perjanjian nuklir 2015 dengan Inggris, Prancis, Jerman, China, Rusia, dan Amerika Serikat. Namun, Iran masih dikenai embargo senjata, yang akan berakhir pada Oktober.

Sanksi dan pembatasan PBB terhadap Iran tercantum dalam resolusi 2015, yang juga mengabadikan perjanjian nuklir Iran 2015.

Ketegangan antara Washington dan Teheran meningkat sejak pemerintahan Presiden AS Donald Trump pada 2018 menarik diri dari perjanjian itu dan menerapkan kembali sanksi AS terhadap Iran.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Sumber : Antara/Reuters
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper