Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyebutkan 31.615 desa atau sekitar 42 persen dari seluruh desa di Indonesia telah aktif melakukan pemantauan serius terhadap pemudik.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengatakan pemantauan pemudik dilakukan di setiap desa untuk mencegah penyebaran Covid-19 di daerah seiring dengan aktivitas mudik jelan lebaran.
“Ini penting, karena dengan dilakukan pemantauan pemudik, relawan desa lawan Covid-19 bisa memberikan saran dan masukan tentang apa yang harus dilakukan jika ada pemudik atau pendatang,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/4/2020).
Abdul Halim berharap para perantau untuk sementara waktu menunda rencana mudik hingga Covid-19 berakhir. Namun, jika sangat terpaksa mudik, maka harus langsung melakukan isolasi diri ketika tiba di desa.
“Masyarakat yang di desa usahakan jangan ke kota. Karena kota adalah sumber penyebaran Covid-19. Makanya yang di Jakarta, atau di kota yang sudah terinveksi Covid-19, ataupun yang di luar negeri, kalau bisa jangan mudik. Ditunda dulu mudiknya, nanti bareng-bareng mudiknya kalau situasi sudah bagus,” tambahnya.
Sebelumnya, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah melakukan survei terkait pendapat kepala desa terhadap pemudik. Dari survei itu sekitar 89 persen kepala desa menghendaki agar warga desa di perantauan untuk menunda mudik.
Baca Juga
Abdul Halim berpendapat, data tersebut sejalan dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang menunda cuti bersama hari raya Idulfitri karena dampak Covid-19. Pemerintah berharap masyarakat dapat menunda mudik.
"Sekitar 89 persen kepala desa menghendaki agar warga desa yang sedang di rantau untuk menunda mudik, bukan melarang mudik tapi menunda mudik," jelasnya.
