Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kemendes: Jangan Sampai Ada Penumpang Gelap di Program BLT Rp600.000

Kementerian akan mengawasi secara ketat penyaluran program ini. Program harus tepat sasaran, yakni mereka yang terdampak dari wabah virus Corona.
Thomas Mola
Thomas Mola - Bisnis.com 20 April 2020  |  13:08 WIB
Ilustrasi - Petugas Jaring Pengaman Sosial (JPS) swadaya tingkat desa memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak COVID-19 di Perumahan Candi Asri, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (8/4/2020). Warga setempat secara swadaya melakukan iuran yang hasilnya disumbangkan kepada warga terdampak COVID-19 berupa sembako dan hand sanitizer. ANTARA FOTO - Anis Efizudin
Ilustrasi - Petugas Jaring Pengaman Sosial (JPS) swadaya tingkat desa memberikan bantuan sembako kepada warga terdampak COVID-19 di Perumahan Candi Asri, Kedu, Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (8/4/2020). Warga setempat secara swadaya melakukan iuran yang hasilnya disumbangkan kepada warga terdampak COVID-19 berupa sembako dan hand sanitizer. ANTARA FOTO - Anis Efizudin

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (Kemendes PDTT) menegaskan akan melakukan pengawasan ketat pada program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak virus Corona (Covid-19). Pengawasan ketat dilakukan agar BLT tetap sasaran dan tidak dimanfaatkan penumpang gelap.

Budi Arie Setiadi, Wakil Menteri Desa PDTT mengatakan, pengawasan ketat akan diterapkan dalam Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk warga desa yang terdampak wabah Covid-19.

"Tujuannya supaya program yang didorong oleh Presiden Jokowi ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (20/4/2020).

Untuk itu, Budi Arie meminta pemerintah daerah, kepala desa, perangkat desa, pendamping desa dan masyarakat aktif mengawasi pelaksanaan program BLT. Menurutnya, program BLT untuk warga miskin di desa adalah salah satu upaya pemerintah meringankan beban masyarakat akibat wabah Covid-19.

Dia menjelaskan, wabah penyakit Covid-19 telah diputuskan Presiden Jokowi sebagai bencana nasional, sehingga semua pihak harus menjaga keberhasilan program BLT tersebut.

"Jangan ada pihak yang memanfaatkan wabah Covid-19 untuk kepentingan pribadi, ternasuk mempermainkan dana BLT. Kami berharap tidak ada temuan-temuan dan kasus hukum untuk program ini,"paparnya.

Budi Arie menuturkan, program BLT dibiayai dengan APBN sekitar Rp22 triliun. Anggaran program BLT diambil dari sebagian dana desa tahun 2020 yang totalnya Rp72 triliun.

Masyarakat miskin di desa, jelasnya, akan mendapatkan BLT sebesar Rp600.000 tiap kepala keluarga per bulan selama 3 bulan sejak bulan April hingga Juni. Terdapat sekitar 12 juta keluarga yang akan menerima manfaat dari program ini.

"Cash transfer ini berguna untuk menghidupkan daya beli masyarakat desa yang terpukul. Pendataan warga penerima program ini sedang dilakukan. Jangan sampai tumpang tindih dengan PKH [program keluarga harapan], Bantuan Pangan Tunai Non agar tetap sasaran. Harus tepat sasaran," tegasnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

blt Virus Corona
Editor : Andya Dhyaksa
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top