Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta meminta agar pelatihan Kartu Prakerja secara daring ditunda lantaran tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
Dia menyebut bahwa saat ini yang dibutuhkan para buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), pekerja informal yang kehilangan mata pencaharian karena terdampak virus corona adalah pemenuhan kebutuhan pokok.
Seperti diketahui, pemerintah berencana melakukan pelatihan Kartu Prakerja melalui platform digital senilai Rp1 juta untuk setiap peserta dari total Rp3,55 juta manfaat yang akan diperoleh.
"Ini jelas sangat tidak pas dan hanya akan buang-buang uang rakyat sebesar Rp5,6 triliun rupiah yang akan digunakan buat pelatihan. Oleh sebab itu saya minta kepada pemerintah rencana pelatihan Kartu Prakerja ini untuk ditangguhkan," kata Sukamta dalam keterangannya kepada Bisnis, Kamis (16/4/2020).
Dia mengatakan anggaran Rp5,6 triliun untuk pelatihan tersebut sebaiknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok para buruh yang di-PHK serta pekerja sektor informal yang kehilangan mata pencaharian. "Mereka saat ini butuhnya makan bukan pelatihan," jelas Sukamta.
Pemerintah meningkatkan anggaran Kartu Prakerja dari Rp10 triliun rupiah menjadi Rp20 triliun dengan penerima manfaat meningkat menjadi 5,6 juta orang.
Baca Juga
Bagi setiap peserta Kartu Prakerja nantinya akan mendapatkan pelatihan secara online senilai Rp1 juta yang diberikan melalui mitra platform digital seperti Tokopedia, Skill Academy by Ruangguru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, dan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).
Belakangan, pelatihan secara online ini menjadi ramai diperbincangkan netizen karena salah satu mitra paltform digital adalah Ruang Guru yang notabene salah satu pendirinya saat ini menjadi staf khusus presiden.
Sukamta pun mempertanyakan soal wujud dari pelatihan secara online senilai Rp1 juta ini. Menurut dia, dengan metode online nilainya juga bisa lebih murah.
"Maka bisa dibayangkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh perusahaan platform digital yang jadi mitra pemerintah dengan dengan pelatihan senilai 5,6 tiliun rupiah ini. Apakah ini elok dilakukan dalam keadaan pandemi ini," kata Sukamta.
Lebih lanjut, dia berharap, Pemerintah untuk lebih fokus mengatasi Covid-19 secepat-cepatnya agar dampak sosial dan ekonomi tidak berkepanjangan dan semakin besar.
Menurutnya berbagai kegiatan pemerintah yang tidak terkait langsung dengan penangan virus corona semestinnya ditangguhkan dan bisa dikerjakan pada tahun depan seperti pembangunan ibu kota baru serta berbagai proyek lainnya yang tidak bersifat mendesak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
