Bisnis.com, JAKARTA - Komnas HAM meminta Panglima TNI dan Kapolri turun tangan untuk menuntaskan masalah kekerasan bersenjata yang terjadi di Papua.
Beberapa hari terakhir ini telah terjadi peristiwa kekerasan bersenjata di Papua. Kekerasan di Kosanaweja, Membramo Raya, menewaskan 3 orang anggota polisi dari Polres Mambra karena ditembak oleh anggota TNI Yonif 755 yang bertugas di Pos Pamrahwan di Mambra.
Kemudian, dua remaja tewas karena ditembak oleh anggota TNI yang berpatroli di sekitar area Freeport di Mil 34 Timika. Anggota TNI yang berpatroli menduga kedua remaja itu anggota OPM. Dugaan tersebut kemudian dibantah oleh keluarga korban. Selain itu, beberapa hari lalu juga seorang karyawan Freeport yang diduga ditembak oleh kelompok orang bersenjata.
Terkait dengan peristiwa-peristiwa tersebut, Amiruddin al Rahab, Koordinator Sub-Kom Penegakan HAM dari Komnas HAM meminta Presiden Joko Widodo tidak berdiam diri dan segera menyelesaikan masalah tersebut.
Insiden di Kosanaweja, Mambra, kata Amirudding, Polri dan TNI perlu membentuk tim gabungan untuk mengungkap dan mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut dengan melakukan olah TKP, penyelidikan dan penyidikan. Seluruh proses harus dibuat terbuka ke publik, terutama pada masyarakat Papua agar prinsip transparansi dalam proses hukum dapat terpenuhi.
Usulan serupa juga diberikan untuk penanganan peristiwa di Timika. Tim Gabungan perlu mencari jawaban terkait salah identifikasi target operasi yang dilakukan TNI.
Komnas HAM berpandangan untuk saat ini Panglima TNI dan Kapolri mampu untuk menyelesaikan dan mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa-peristiwa itu. Langkah pengusutan oleh TNI dan Polri secara hukum adalah langkah yang paling efektif.
"Kita perlu memberikan kepercayaan dan dukungan pada Kapolri dan Panglima TNI untuk menuntaskan masalah ini," katanya dikutip dari keterangan pers, Rabu (15/4/2020).
Sementara itu, Ops Pamrahwan di Papua dinilai perlu dievaluasi. Ops Pamrahwan telah berjalan lama di Papua sehingga Presiden perlu memerintahkan Menteri Pertahanan (Menhan) dan Panglima TNI melakukan evaluasi menyeluruh atas Pamrahwan tersebut.
Evaluasi diperlukan agar proses penegakan hukum dan upaya untuk meminimalisir gangguan keamanan bisa lebih efektif dan tepat sasaran. Hal tersebut juga perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya jatuh korban jiwa di pihak mana pun serta melindungi dan menegakkan hak asasi manusia.
"Pemprov dan Pemda juga perlu mengambil langkah berkomunikasi dengan kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh masyarakat agar ketertiban dan keamanan serta keyamanan masyarakat bisa tetap kondusif," katanya.
