Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Gubernur Nasional Jepang mengadakan pertemuan darurat secara virtual untuk merundingkan kerugian akibat pembatasan bisnis yang dipicu melonjaknya kasus virus corona. Kompensasi ini sebagai kebijakan darurat nasional atau lockdown di Jepang yang ditetapkan Perdana Menteri Shinzo Abe untuk tujuh perfektur.
Para gubernur menyiapkan satu set proposal darurat berisi permintaan kepada pemerintah pusat untuk memberikan kompensasi atas kerugian ekonomi yang timbul setelah status darurat diberlakukan. Tujuh prefektur yang terdampak pengenaan status darurat ini antara lain, Tokyo, Osaka, Kanagawa, Saitama, Chiba, Hyogo dan Fukuoka.
Dilansir NHK, Rabu (8/4/2020), Asosiasi Gubernur Nasional Jepang juga akan meminta pemerintah pusat untuk melakukan perbaikan pada sistem layanan medis. Selain itu, sebagai tindak lanjut penetapan status darurat, para gubernur mengimbau warganya untuk tetap tinggal di rumah dan tidak melakukan perjalanan ke prefektur lain selama masa darurat berlaku.
Sementara itu, sejumlah perusahaan di tujuh prefektur itu mulai menutup operasi, atau setidaknya berencana menghentikan kegiatan bisnisnya dalam waktu dekat. Gubernur Tokyo Koike Yuriko mengatakan, daftar fasilitas yang akan diperintahkan untuk ditutup akan diumumkan pada 10 April 2020 oleh PM Abe.
"Pada hari Jumat kami akan mengumumkan fasilitas publik apa yang harus ditutup atau dikurangi, dan menerapkan peraturan itu mulai Sabtu. Kami akan mengawasi apakah kebijakan stay at home terbukti efektif," kata Koike Yuriko dalam keterangannya.
Dia mengatakan belum bernegosiasi dengan pemerintah pusat mengenai daftar fasilitas yang harus ditutup sementara dalam keadaan darurat ini. Menurutnya, Tokyo dan pemerintah pusat masih memiliki beberapa perbedaan yang harus diselesaikan dan dinegosiasikan.
Pemerintah Tokyo ingin mengajukan penutupan department store, pusat perbelanjaan dan toko perbaikan rumah dan mengecualikan outlet yang menjual makanan, obat-obatan dan barang kebutuhan pokok lainnya. Pihaknya juga ingin memasukkan gerai potong rambut dalam daftar fasilitas yang akan ditutup.
Nishimura Yasutoshi, Menteri Ekonomi dan Kebijakan Fiskal mengatakan pemerintah pusat bermaksud tetap membolehkan gerai potong rambut, salon kecantikan, dan toko perbaikan rumah untuk tetap beroperasi. Menurutnya itu adalah bisnis yang sangat diperlukan dalam memastikan kestabilan kehidupan sehari-hari masyarakat.
Dilansir Bloomberg, sejumlah perusahaan seperti, Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd., Lumine Co. dan Rakuten Inc. menyatakan menghentikan operasi. Sedangkan Nintendo Co mengatakan akan menutup toko utama di Tokyo sampai pemberitahuan lebih lanjut.
Toyo Tire Co. mengatakan perusahaan akan menutup kantor pusat dan operasi lainnya di Prefektur Hyogo selama sebulan, sementara para pekerja melakukan komunikasi jarak jauh. Sega Sammy Holdings Inc. juga akan menutup semua kantor di daerah yang terkena dampak selama sebulan, termasuk kantor utamanya di Tokyo.
Namun demikian, bisnis penting di bidang manufaktur dan teknologi akan tetap beroperasi. Produsen mobil, termasuk Nissan Motor Co dan Honda Motor Co, berencana untuk melanjutkan perakitan, sementara afiliasi Toshiba Corp. Kioxia Holdings mempertahankan operasi normal di pabrik Yokkaichi, produsen utama chip memori untuk iPhone dan smartphone lainnya.
Sejumlah toko ritel termasuk yang dioperasikan oleh Seven & i Holdings Co. dan Lawson Inc., akan tetap buka sehingga warga dapat berbelanja kebutuhan pokok.
Lembaga keuangan, termasuk Nomura Holdings Inc. dan Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., mengatakan akan terus melayani nasabah meski operasi ritel dikurangi. Sementara itu, pabrik yang paling terdampak salah satunya adalah Nissan, produsen mobil yang berkantor pusat di Yokohama, ibukota prefektur Kanagawa yang terkena status darurat. Pabrik Oppama di Kanagawa yang memproduksi kendaraan listrik Leaf dan Note memiliki kapasitas untuk menghasilkan 240.000 mobil per tahun.
Toyota Motor Corp juga memiliki tiga pabrik di Fukuoka, area lain di bawah perintah darurat. Pabrik ini memiliki kapasitas output gabungan hampir setengah juta kendaraan per tahun. Perusahaan sedang mempertimbangkan bagaimana menanggapi deklarasi darurat
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
