Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya semua elemen pemerintahan dari kementerian, hingga kepala daerah bahkan luruh satu visi menangani kondisi kedaruratan terkait wabah Corona yang sedang terjadi.
Terkait pembatasan mudik lebaran, Presiden Jokowi menyebutkan soal ketetapan yang sudah diambil.
"Mengenai mudik dan antisipasi mudik lebaran yang sebelumnya sudah kita bicarakan, yang pertama kita sudah tetapkan status kedaruratan kesehatan dan pembatasan sosial berkala besar sebagai rujukan bersama," ujarnya.
Jokowi kembali menegaskan bahwa mulai presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai lurah harus satu visi. "Sama strategi, sama cara, dalam menghadapi persoalan yang kita hadapi sekarang ini," ujar Presiden saat memimpin ratas, Kamis (2/4/2020).
Presiden menyebutkan bahwa rujukannya sudah jelas, prosedurnya juga sudah jelas. "Tinggal nanti Menkes mengatur lebih terperinci dalam peraturan menteri, apa kriteria daerah yang bisa diterapkan PSBB, apa yang bsa dilakukan oleh daerah, dan saya minta dalam waktu maksimal dua hari peraturan meneteri itu udah selesai," ujar Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka wacana mengganti libur hari raya Idulfitri ke hari lainnya. Langkah ini untuk menekan angka masyarakat mudik di tengah penyebaran virus Corona.
“Saya melihat mungkin untuk mudik dalam rangka menenangkan masyarakat mungkin alternatif mengganti hari libur nasional di lain hari untuk hari raya, mungkin bisa dibicarakan,” kata Jokowi melalui video conference di Jakarta, Kamis (2/4/2020).
Jokowi tak menyebutkan secara terperinci perihal alternatif pengganti libur nasional tersebut. Kendati demikian, dia meminta pemerintah tetap memberikan fasilitas arus mudik bagi masyarakat pada hari pengganti tersebut.
Dari rencana itu, Presiden juga meminta agar tiap daerah menggratiskan tempat wisata milik daerah saat hari libur pengganti. Antisipasi ini menurutnya akan memberikan ketenangan di masyarakat.
Adapun terhadap antisipasi mudik, Jokowi meminta disiapkan skenario yang komprehensif dan menyentuh seluruh aspek dan sektor. Dia meminta para menteri menyiapkan rencana itu mulai hulu sampai ke hilir.
Dia menyebut, bantuan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi akan membantu masyarakat agar tetap bertahan di kediamannya, terutama bagi warga di Ibu Kota DKI Jakarta.
“DKI juga suda sampaikan 3,6 juta orang perlu dimasukan dalam jaring pengaman sosial dan yang sudah diberikan oleh provinsi DKI 1,1 juta. Artinya tinggal 2,5 juta yang perlu kita siapkan untuk dieksekusi di lapangan,” terangnya.
Selain itu, pemerintah perlu melakukan pembatasan pergerakan orang. Dia meminta agar masyarakat patuh terhadap protokol kesehatan yang telah ditetapkan seperti menjaga jarak aman.
Adapun pada tingkat akhir, menurutnya diperlukan pengawasan dan pengendalian di level provinsi hingga kelurahan. Adapun antisipasi tersebut juga dapat dilakukan di tingkat komunitas untuk mengantisipasi adanya pemudik ke luar daerah.
Data Rabu (1/4/2020), tercatat 1.677 orang terkonfirmasi positif Corona. 103 diantaranya dinyatakan sembuh dan 157 lainnya meninggal dunia. Adapun DKI Jakarta menyumbang kasus terbanyak mencapai 808 orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
