Bisnis.com, JAKARTA — Amnesty International Indonesia bersama lima organisasi kesehatan di Indonesia mendesak pemerintah Indonesia untuk memberi perlindungan maksimal kepada para tenaga medis yang saat ini merawat pasien virus Corona (Covid-19). Pasalnya, saat ini Alat Pelindung Diri (APD) yang terbatas.
Lima organisasi kesehatan itu adalah Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Ikatan Apoteker Indonesia (IAI).
Desakan itu disampaikan dalam surat terbuka yang dikirim kepada Presiden Joko Widodo, Selasa (24/3/2020) lalu.
“Selasa lalu kami menyurati Presiden, sebab tenaga kesehatan yang meninggal karena Covid-19 kini bertambah, begitu pula yang diisolasi,” kata Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melalui pesan tertulis yang diterima Bisnis, Jakarta, Sabtu (28/3/2020).
"Mereka masih menghadapi minimnya APD, buruknya koordinasi maupun manajemen informasi dan jaminan pemerintah bagi kesehatan mereka."
Pada Jumat (27/3/2020), Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mulai menyuarakan protes untuk mogok kerja. Mereka mengeluhkan lemahnya perlindungan negara terhadap para tenaga medis maupun tenaga kesehatan.
Baca Juga
Hingga Jumat kemarin, sudah terdapat 1.046 orang yang dinyatakan positif terinfeksi virus corona di Indonesia, sebanyak 87 orang meninggal dunia, sementara 46 dinyatakan sembuh.
Dari pengamatan Amnesty menunjukan setidaknya ada 10 dokter yang meninggal dunia terkait virus corona, baik karena positif terinfeksi maupun karena kelelahan menangani pasien corona. Terdapat pula 2 orang perawat yang meninggal dunia karena positif terinfeksi virus tersebut.
Di dalam Surat Terbuka itu, terdapat tiga desakan yang dilayangkan oleh Amnesty International Indonesia dan lima organisasi kesehatan kepada Presiden Jokowi:
1. Presiden, Kementerian Kesehatan RI, dan seluruh jajaran Dinas Kesehatan di tingkat daerah untuk memastikan proses distribusi APD dilakukan secara adil dan merata di seluruh daerah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Selain itu, fasilitas penunjang kesehatan lainnya seperti rapid diagnostic test kit, nasal swab, hingga ventilator harus juga diperhatikan guna memastikan keselamatan tenaga kesehatan dan memberikan layanan kesehatan secara optimal. ?
2. Presiden dan Kementerian Kesehatan RI secara konsisten dan terpadu melaksanakan pedoman pelayanan dan penanganan infeksi COVID-19 bagi para tenaga kesehatan, termasuk mengatur skema Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bagi para tenaga kesehatan. Protokol ini harus menjadi panduan koordinasi Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah dengan fasilitas pelayanan kesehatan baik di tingkat pertama, kedua, dan ketiga, seperti tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan. ?
3. Presiden dan Kementerian Kesehatan RI segera membuka informasi yang menyeluruh dan cepat mengenai tenaga medis, tenaga kesehatan, maupun pekerja kesehatan lain yang terpapar COVID-19 dan memastikan mereka dapat mengakses layanan maksimal bagi pemulihan kesehatannya.
