Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

KPK Bakal Gelar Sidang Tipikor Secara Virtual karena Covid-19

Ali berarap persidangan tetap bisa berjalan di tengah lonjakan penyebaran virus corona. Sehingga, Ali mengatakan, penyelesaian perkara Tipikor dapat dilakukan sesuai waktu yang ditentukan oleh undang-undang.
Nyoman Ary Wahyudi
Nyoman Ary Wahyudi - Bisnis.com 26 Maret 2020  |  16:26 WIB
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. - Bisnis/Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menggelar sidang tindak pidana korupsi melalui video conference (VC) terkait upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan jalannya persidangan itu akan tetap berpegang pada hukum acara yang berlaku.

“Saat ini KPK telah berkoordinasi dengan pihak PN Jakarta Pusat mengenai teknis persidangan Tipikor,” kata Ali di kompleks gedung KPK, Jakarta, pada Kamis (26/3/2020).

Ali berarap persidangan tetap bisa berjalan di tengah lonjakan penyebaran virus corona. Sehingga, Ali mengatakan, penyelesaian perkara Tipikor dapat dilakukan sesuai waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

“Hari ini kami telah melakukan uji coba peralatan di PN Jakarta Pusat maupun di KPK dan akan dilakukan persiapan lebih lanjut,”ujarnya.

Kasipenkum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Nirwan Nawawi, mengemukakan sidang melalui e-court juga pernah dilakukan pada tahun 2002, pada saat Mahkamah Agung (MA) memberikan izin kepada mantan Presiden BJ Habibie untuk memberikan kesaksian melalui teleconference dalam perkara penyimpangan dana non-budgeter bulog dengan terdakwa politisi Partai Golkar Akbar Tanjung.

"Pemeriksaan saksi melalui teleconference juga dilakukan dalam kasus Abu Bakar Ba’asyir pada 2003. Selain itu sidang pemeriksaan kasus Hak Asasi Manusia (HAM) Timor Timur juga pernah menggunakan teleconference," katanya.

Menurut Nirwan landasan yuridis pelaksanaan e-court itu adalah untuk mendukung diterapkannya Social Distancing yang mengacu pada Asas Salus Populi Suprema Lex Esto atau keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi. 

Selain itu, hal tersebut juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1/2020 tanggal 23 Maret 2020 dan pernyataan Presiden pada tanggal 14 Maret 2020 tentang penyebaran virus corona atau covid-19 sebagai bencana nasional.

"Juga surat dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.: M.HH.PK.01.01.01-03 tanggal 24 maret 2020 perihal Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lapas/Rutan," ujarnya.

Pemerintah mencatat adanya penambahan 103 kasus baru pasien positif Corona (Covid-19) di Indonesia, sehingga total pasien terkonfirmasi Covid-19 menjadi 893 orang.

Juru Bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan data tersebut diperoleh hingga siang tadi, Kamis (26/3/2020). "Sehingga total pasien yang positif kini menjadi 893 orang," ucap Yuri dalam acara konfrensi pers, Kamis (26/3/2020).

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

KPK Virus Corona
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top