Bupati Sleman Kekeh Adakan Pilkades di Tengah Wabah Corona, Ombudsman Bingung

Ombudsman DIY pertanyakan kengototan Bupati Sleman mengadakan Pilkades langsung akhir Maret ini. Menurut Ombudsman, ajang demokrasi tersebut berpotensi menjadi tempat penularan virus Corona.

Newswire - Bisnis.com

Selasa, 24 Maret 2020 | 01:08

Sejumlah calon penumpang mengantre sebelum memasuki stasiun MRT Fatmawati di Jakarta, Senin (16/3/2020). Antrean ini terjadi akibat kebijakan pembatasan operasional transportasi masal yang dikeluarkan pemerintah provinsi DKI Jakarta guna membatasi penyebaran virus Corona (Covid-19). Beberapa warga tetap pergi bekerja dan beraktivitas seperti biasa meski presiden Joko Widodo telah mengeluarkan himbauan untuk bekerja dari rumah masing-masing. Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Perwakilan Ombudsman RI Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meminta penjelasan tertulis kepada Bupati Sleman terkait rencana pemilihan kepala desa (pilkades) serentak, 29 Maret 2020, di tengah situasi pandemi virus Corona (Covid-19).

"Perwakilan Ombudsman RI DIY telah menerima laporan terkait dengan sikap Pemerintah Kabupaten Sleman berkenaan rencana pilkades serentak," kata Kepala Perwakilan ORI DIY Budhi Masthuri di Yogyakarta, Senin (23/3/2020).

Menurut dia, hal tersebut mulai menimbulkan kekhawatiran, mengingat belum terlihat adanya skema pencegahan dengan protokol yang ketat dan perlindungan terhadap keselamatan petugas pemungutan suara dan warga selaku pemilih agar tidak tertular virus Corona dalam penyelenggaraan.

"Padahal, mobilisasi/kerumunan pada pilkades, termasuk kegiatan yang terkait dengan sertifikasi tim teknis lapangan pilkades. Hal ini berpotensi menimbulkan momentum penularan," katanya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi langkah pemkab setempat dalam mengantisipasi penyebaran virus Corona dengan mengeluarkan Instruksi Bupati Sleman Nomor : 443/4956 tanggal 17 Maret 2020 tentang Upaya Peningkatan Kewaspadaan dan Penanganan terhadap Risiko Penularan Infeksi Covid-19.

"Hal ini diharapkan meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran kolektif masyarakat untuk melakukan pencegahan secara mandiri di lingkungan masing-masing serta mengurangi laju penyebaran Covid-19," katanya.

Budhi Masthuri menyebutkan warga setempat dengan status orang dalam pengawasan (ODP) berjumlah 165 orang, pasien dalam pengawasan (PDP) 17 orang, dan positif corona dua orang dengan sebaran hampir merata di setiap kecamatan.

"Padahal, tes massal sebagai upaya untuk mengetahui jumlah warga yang terinfeksi di daerah belum ada. Ini berpotensi mempercepat penyebaran Covid-19 di tengah masyarakat," katanya.

Di bagian lain, kata dia, pelaksanaan pilkades perlu, mengingat pada beberapa pemerintah desa telah terjadi kekosongan kepala desa selaku pengambil kebijakan di tingkat desa yang merupakan wewenang dari kepala desa definitif.

Ia memperkirakan bahwa saat ini pemkab sedang mempertimbangkan kebijakan untuk mengurangi risiko penyebaran virus Corona sehubungan dengan rencana pelaksanaan pilkades serentak, 29 Maret 2020.

"Jika kegiatan tetap diselenggarakan sesuai dengan jadwal, untuk mengurangi risiko Pemerintah Kabupaten Sleman wajib menerapkan protokol yang ketat guna memastikan perlindungan terhadap petugas dan pemilih di TPS se-Kabupaten Sleman agar tidak terinfeksi Covid-19," katanya.

Sebaliknya, jika memilih menunda atau melaksanakan tanpa tatap muka untuk menghindari kerumunan/mobilitas pemilih, pemerintah sudah seharusnya menyiapkan sarana dan prasarana serta mekanisme dengan baik guna memastikan pemilihannya berjalan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

"Kami meminta Bupati Sleman memberikan penjelasan mengenai rencana penyelengaraan pilkades serentak tersebut sekaligus upaya pencegahan penularan Covid-19. Saat ini kami masih menunggu jawaban dari Bupati Sleman terkait dengan hal tersebut," katanya.