Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Amnesti International Desak Pemerintah Distribusikan APD Merata di Daerah

Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah segera mendistribusikan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan hingga ke daerah-daerah secara merata.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 21 Maret 2020  |  01:40 WIB
Sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19, Tim Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Makassar melakukan  pemeriksaan kesehatan terhadap ABK dan penumpang Kapal Pesiar MS Coral di zona karantina denga jarak 2 mil dari Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, hari ini Rabu (11/3/2020).  - Foto: KKP Makassar
Sebagai langkah antisipasi penyebaran Covid-19, Tim Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Makassar melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap ABK dan penumpang Kapal Pesiar MS Coral di zona karantina denga jarak 2 mil dari Pelabuhan Soekarno Hatta Makassar, hari ini Rabu (11/3/2020). - Foto: KKP Makassar

Bisnis.com, JAKARTA - Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah segera mendistribusikan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan hingga ke daerah-daerah secara merata.

"Ini mendesak. Keselamatan tenaga kesehatan terancam jika tanpa perlindungan pemerintah, sementara mereka ada di lini paling depan penanganan virus corona," kata Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (20/3/2020) seperti dilaporkan Antara.

Presiden Joko Widodo , kata dia, sebelumnya mengumumkan perlindungan maksimal untuk tenaga medis, sehingga seharusnya pemerintah benar-benar memenuhi hak-hak tenaga kesehatan sesuai yang dijanjikan.

Menurut dia, dalam situasi darurat karena pandemi COVID-19 saat ini, apabila hak tenaga medis tidak dipenuhi, hak atas kesehatan masyarakat dalam bahaya serius.

"Karena itu, tak ada jalan lain kecuali pemerintah segera memenuhi hak-hak para dokter, perawat, bidan, atau pekerja kesehatan lainnya, termasuk memastikan peralatan, pelatihan, dan dukungan psikologis yang memadai," ucap Usman Hamid.

Amnesty International Indonesi pun meminta pemerintah pusat dan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dan transparansi kepada masyarakat dalam memberikan keterangan terkait dengan pandemi corona itu.

"Prioritas negara saat ini harus benar-benar difokuskan untuk memenuhi hak atas informasi dan hak kesehatan seluruh lapisan masyarakat," kata dia.

Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) di tengah merebaknya COVID-19 terpaksa membatalkan jadwal operasi pasien karena kehabisan stok masker.

Direktur Utama RSUD Bahteramas dr Sjarief Subijakto mengatakan pihaknya sudah berupaya berkoordinasi untuk mengadakan masker di RSUD tersebut, tetapi hingga kini belum berhasil.

"Sudah menghubungi Jakarta, Makassar, dan Surabaya, tapi kosong. Kemarin minta bantuan Dinas Kesehatan Provinsi Sultra cuma dapat satu dus saja," katanya.

Sebagai solusi untuk menghadapi situasi tersebut, dirinya harus meminta tenaga medis membuat masker dengan menjahit kain untuk digunakan sebagai alat pelindung diri (APD) sebanyak-banyaknya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Virus Corona covid-19

Sumber : Antara

Editor : Sutarno
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top