Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Sertifikasi ISO Anti Korupsi BUMN, Efektifkah?

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi, tapi masih dilingkupi kasus korupsi.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com 28 Februari 2020  |  04:05 WIB
Gedung Kementerian BUMN. - Bisnis/Himawan L Nugraha
Gedung Kementerian BUMN. - Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA—  Presiden Joko Widodo mengharapkan  Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Kendati, BUMN masih dilingkupi berbagai permasalah, seperti kasus korupsi. 

Sebelumnya,  Kementerian  BUMN mewajibkan penerapan Standar Manajemen Mutu ISO 37001:2016 yakni tentang Sistem Manjemen Anti Penyuapan (SMAP). Kendati begitu, penerapan ISO tersebut dinilai kurang efektif lantaran pemenuhan sertifikasi tersebut hanya sekadar prasyarat.

Direktur Visi Integrias Ade Irawan mengatakan dikhawatirkan beberapa BUMN hanya mengejar sertifikat ISO tersebut tanpa mengembangkan budaya anti korupsi di tubuh perusahaan.  Adapun, sebelumnya aturan tersebut baru diberlakukan kepada tujuh BUMN utama. Akan tetapi, pemerintah mendorong seluruh BUMN juga menerapkan sertifikasi ini.

Akan tetapi, lanjutnya, kontrol pelaksaaan ISO akan bisa berlaku pada perusahaan yang terbuka atau tbk. “Bagaimana bisa BUMN mau jadi lokomotif perekonomian apabila infrastruktur penunjang tidak ada seperti pelaporan,” katanya.

Berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti yang disampaikan Ade, sepanjang 2014 hingga September 2019 terdapat 801 tindak pidana korupsi yang ditangani oleh lembaga anti rasuah itu. Dari jumlah tersebut, 73 di antaranya membelit BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 

Sementara, kasus paling banyak terjadi pada kementerian dan lembaga dengan 363 kasus atau setara 43 persen. Disusul kemudian, pemerintah kabupaten dan kota dengan 140 kasus , serta pemerintah daerah tingkat provinsi 132 kasus.

“Yang penting dalam mandatory bagaimana sikap antisuap dan korupsi menjadi budaya, serta komitmen penuh dari pimpinan BUMN,” jelasnya.

Apalagi, sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia Danang Widoyoko  mengatakan  tidak semua BUMN dapat menyumbang keuntungan. Dari total 114 BUMN, paling banyak hanya 10 BUMN terbesar yang menyumbang sebesar 60 persen dari total keuntungan.

“Pemain besar yang menyumbangkan keuntungan dari seluruh BUMN, bahkan pemain besar saja tidak semua ,” kata Danang.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

bumn
Editor : Miftahul Ulum
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top