Bisnis.com, JAKARTA - Kesejahteraan serta perlindungan hak perempuan dan anak di Aceh menjadi bahasan dalam rapat koordinasi di Kantor Staf Presiden, Rabu (26/2/2020).
Pemerintah akan melakukan pendekatan yang menyeluruh untuk menangani persoalan di Aceh. Paling tidak dalam waktu dekat akan dilaksanakan program terkait pendidikan dan penguatan usaha bagi perempuan.
“Dua masalah ini menjadi hal yang penting untuk segera diselesaikan,” ujar Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko seperti dikutip dalam keterangan resmi KSP, diterima Rabu.
Selain Moeldoko, Rakor dihadiri Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy, Menteri Desa dan PDT A Halim Iskandar, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati serta sejumlah Dirjen dari Kemensos, Kemenkes dan Kemendikbud.
Rakor dilakukan setelah pada 13 Februari Presiden Joko Widodo menunjuk KSP untuk menangani persoalan kesejahteraan di Aceh.
Kepala Staf Kepresidenan meminta Kementerian Kesehatan memastikan warga Aceh yang belum mendapatkan manfaat Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Baca Juga
Data Kemenkes menyebutkan hampir 100 persen warga Aceh telah menerima manfaat KIS.
Moeldoko juga meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merata kepada seluruh anak di Aceh. Mereka harus dipastikan mendapatkan jaminan pendidikan dari SD hingga SMA.
Jika ada yang belum mendapatkan KIP, Kemendikbud diminta memperbarui data mereka.“Perlu dipastikan lagi mana yang belum dapat KIS dan KIP. Mana yang masih sekolah atau tidak juga harus diperbarui, sehingga manfaat KIS dan KIP maksimal,” ujar Moeldoko.
Selain penguatan pendidikan, juga diperlukan skema penguatan usaha bagi perempuan korban konflik. Moeldoko meminta Menteri Koperasi mengkaji program pemerintah yang bisa dioptimalkan.
Pada kesempatan itu, Menkop Teten Masduki mengusulkan skema pembagian lahan yang terintegrasi dengan konsep bisnis. “Dua bulan lalu saya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang berkunjung ke Malaysia. Kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Federal Land Development Authority (FELDA) Malaysia dalam pembagian lahan,” ujar Teten.
Soal Koperasi, Teten mengaku masih melihat dulu program yang cocok dan bisa diterapkan di Aceh.
Skema pembagian lahan untuk eks-kombatan Aceh selanjutnya akan dibahas dengan sejumlah kementerian terkait termasuk Kementerian Keuangan.
Kebun yang akan diberikan kepada eks-kombatan diupayakan menghasilkan usaha baru. Eks-Kombatan diharapkan bisa lebih produktif dari hasil pengelolaan tanah.
Dalam soal Aceh, Menteri PPA I Gusti Ayu Bintang menyatakan kementeriannya sudah mengkaji dua hal penting. Pertama berupa rehabilitasi sosial, kedua berupa pemberdayaan perempuan dan anak.
“Ke depan kami berharap ada program yang terintegrasi lintas kementerian dan lembaga. Meski konflik sudah lama berlalu, tapi trauma healing misalnya masih diperlukan,” ujar I Gusti Ayu.
Selain itu yang menjadi isu penting bagi Kementrian PPA adalah tingginya perkawinan anak di Aceh yang harus segera ditangani.
