Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan partai politik sebagai instrument penting demokrasi justru sering gagal membangun demokrasi di dalam tubuhnya
Menurutnya, hal itu terlihat ketika semua jabatan politik tak lepas dari pengaruh partai politik. Akan tetapi jabatan presiden, gubernur, bupati dan walikota dibatasi dua priode, justru banyak parpol dipimpin oleh ketua umum tanpa masa jabatan.
“Reformasi mengamanatkan pemilihan langsung jabatan publik oleh rakyat, tapi justru pemilihan ketua umum parpol mengalami rezim aklamasi,” ujarnya dalam acara peluncuran buku yang ditulisnya berjudul Buku Putih Fahri Hamzah: koronik daulat rakyat Vs daulat parpol, Jumat (21/2/2020).
Bahkan dia menyebutkan reformasi telah mengamanatkan desentralisasi pemerintahan, tapi ironisnya roda organisasi partai mengalami sentralisasi kuasa. Sedangkan pada sisi lain, meski salah satu fungsi partai adalah sebagai ruang pelembagaan konflik, tapi justru kalangan partailah yang acapkali mempertontonkan konflik tak bermutu di hadapan publik, katanya.
“Daftar paradoks demokrasi di lingkup internal parpol ini akan mengular jika ditulis semuanya. Tapi pertanyaan utamanya mengapa Partai bersedia melakukan proses demokratisasi ke luar tapi enggan menerapkan sistem demokrasi ke dalam,” ujarnya mempertanyakan. Dia mengatakan paradoksi tersebut harus segera dijawab oleh politisi.
“Ada yang salah dalam bangun sistem partai kita yang membuat kita sendiri bungkam melihat kesalahan di dalam rumah sendiri sembari terus melakukan pembiaran, sementara di luar kita berteriak parpol sebagai pilar utama demokrasi,” ujar Wakil Ketua Umum Partai Gelora tersebut.
Pada bagian lain Fahri menyebut gagalnya reformasi di tubuh partai telah memunculkan sistem parpol yang bercorak oligarki. Artinya terjadi pengumpulakn kekusaan yang berujung pada maraknya korupsi oleh politisi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
