Bisnis.com, JAKARTA - Komisi IV DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, dan jajarannya, Rabu (19/2/2020), mendesak pemerintah melakukan pemulihan lingkungan dengan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL).
Selain itu, Komisi IV DPR RI juga mendorong KLHK untuk menambah anggaran sebesar Rp5 triliun untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi sumber daya alam dan ekosistem, serta perbaikan lingkungan hidup, mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan hidup dan hutan di Indonesia.
Merespon mengenai rehabilitasi hutan dan lahan (RHL), Siti mengungkapkan sejak tahun lalu KLHK memprogramkan Gerakan Nasional Penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS), baik melalui APBN, maupun yang dilakukan korporasi dan masyarakat.
Selain RHL, kata Siti, KLHK juga membangun bangunan konservasi tanah dan air berupa dam penahan dan gully plug di wilayah terdampak bencana banjir dan longsor.
“Upaya ini dipadukan dengan penanaman vetiver, agroforestri, dan pembuatan kebun bibit bersama masyarakat.” katanya.
Sementara itu, terhadap upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), KLHK menekankan penyiapan lahan tanpa bakar (PLTB), dan penguatan desa sebagai pelaksana pengendalian karhutla di tingkat tapak atau desa.
"Berdasarkan hasil evaluasi pada 21 provinsi rawan karhutla, pada tahun ini target desa rawan karhutla sebanyak 1.200, dari sebelumnya ada 4.140 desa," papar Siti.
Terkait penanganan impor (ilegal) sampah, Siti menegaskan larangan impor sampah dan limbah B3. Sementara itu, yang diperbolehkan yaitu mengimpor skrap kertas dan skrap plastik sebagai bahan baku industri.
"Masalahnya bahwa skrap kertas, dan skrap plastik bercampur dengan sampah dan Limbah B3 yang dilarang menurut UU. Selama ini, skrap kertas, dan skrap plastik yang tidak bercampur dengan sampah dan limbah B3 diterima, sedangkan yang bercampur direekspor ke negara asal atau pengekspor," papar Menteri Siti.
Terkait dengan anggaran, Siti menyebut bahwa pada tahun 2020, KLHK mendapat anggaran sebesar Rp9,006 triliun ditambah dengan anggaran untuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebesar Rp312,9 miliar.
"Sebanyak Rp4,9 triliun atau 57% dari total anggaran digunakan untuk mendukung program nasional," jelas Siti.
Siti juga menjelaskan pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dari aktivitas tambang, pengendalian konflik satwa liar, dan Omnibus Law (RUU Cipta Kerja).
