Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Jokowi Rela Namanya Dicatut demi Percepat Realisasi Investasi

Jokowi merelakan namanya dicatut Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk mempercepat realisasi investasi.
Muhammad Khadafi
Muhammad Khadafi - Bisnis.com 20 Februari 2020  |  12:23 WIB
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) tiba untuk memimpin rapat kabinet terbatas tentang akselerasi peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2 - 2020).
Presiden Joko Widodo (kiri) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kiri) didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) tiba untuk memimpin rapat kabinet terbatas tentang akselerasi peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/2 - 2020).

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa namanya sering digunakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia, namun dirinya tak mempersoalkan asal hal ini dapat mempercepat realisasi investasi. 

“Untuk menyelesaikan persoalan yang ada, nggak apa-apa. Gunakan nama saya, tapi untuk sebuah kebaikan, sebuah percepatan proses,” kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Investasi 2020 di Jakarta, Kamis (20/2/2020).

Saat ini, Jokowi mencatat investasi mangkrak senilai Rp708 triliun. Selain itu, terdapat pula potensi arus modal masuk senilai Rp1.600 triliun. 

Angka tersebut apabila diurus dengan baik akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Selain itu, hal ini akan meningkatkan jumlah uang beredar di daerah penanaman modal yang pada akhirnya dapat mengerek pertumbuhan ekonomi nasional. 

Jokowi meminta kepada jajaran BKPM untuk melayani semua investor, baik kecil maupun besar.

“Mungkin mereka punya karyawan dua, itu juga investor. Yang punya 100, 200 karyawan juga itu investor menengah. Layani dengan baik,” kata Jokowi. 

Sementara itu, menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia masih ada kepala daerah yang belum menjalankan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha. Padahal, menurutnya, inpres tersebut bertujuan untuk memudahkan investasi di Indonesia karena melimpahkan kewenangan yang semula dari kementerian lembaga menjadi kepada BKPM.

Pelimpahan kewenangan tersebut meliputi seluruh izin dapat dikeluarkan BKPM, termasuk insentif fiskal, tax holiday, tax allowance, maupun pajak impor dan barang modal. 

Adapun pada tahun ini, BKPM menargetkan realiasasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp886,3 triliun atau naik 9,6 persen dibandingkan dengan tahun lalu. Selanjutnya, sepanjang periode 2020-2024 BKPM membidik rata-rata pertumbuhan investasi sebesar 11,7 persen secara tahunan.

BKPM juga masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan permasalah 21 proyek mangkrak. Seluruhnya memiliki nilai investasi sebesar Rp708 triliun. 

Menurut Kepala BKPM Bahlil, Rp180 triliun di antaranya telah berhasil difasilitasi penyelesaian permasalahannya. Sebagian besar permasalahan realisasi investasi terjadi di daerah.

 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Jokowi bkpm
Editor : Nancy Junita
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top