Bisnis.com, JAKARTA- Istana membantah isu yang menyatakan pemerintah bakal menggaji pengangguran yang ikut dalam program Kartu Prakerja.
Kepala Kantor Kepresidenan RI Moeldoko mengatakan pemerintah menyiapkan sebesar Rp10 triliun yang dialokasikan untuk biaya kursus (training) dan uang saku senilai Rp500.000 per orang.
"Saya pastikan pemerintah sama sekali tidak membayar pengangguran. Pemerintah menyiapkan para pencari kerja agar mereka betul-betul bekerja dengan baik," kata Moeldoko di acara Seminar Publik Forum Kebijakan Ketenagakerjaan di gedung CSIS, Selasa (18/2/2020).
Dia mengatakan pemerintah akan membentuk project management office (PMO) yang mengurus seluruh kegiatan Kartu Prakerja. Nantinya, kata dia, PMO tersebut akan membangun sebuah ekosistem berbentuk plaftorm digital yang mempertemukan calon pekerja dengan institusi pemberi pelatihan (training).
Moeldoko mencontohkan para calon pekerja atau masyarakat yang menganggur bisa mengunggah aplikasi Kartu Prakerja di gawai milik mereka. Setelah itu, calon pekerja dapat mengisi biodata dan jenis pekerjaan yang diinginkan.
Adapun, rencana kerja pendaftar harus disesuaikan dengan kriteria pengguna. Jika sesuai kriteria, lanjutnya, yang bersangkutan akan diterima untuk mengikuti kursus. Saat itu, proses pembayaran digital mulai berjalan.
Setelah lulus kursus, kata Moeldoko, PMO akan meminta komentar atau feedback dari calon pekerja terkait keberhasilan program training tersebut. Pemerintah juga mempersiapkan rencana pasca pelatihan.
"Setelah itu, misalnya saya masih mencari pekerjaan. Selama 1 bulan belum dapat, 3 bulan belum dapat. Nah, selama 3 bulan itu saya dapat Rp500.000, agar saya bisa telepon, naik angkot, dan sarapan karena saya tidak punya duit. Itulah yang beredar," imbuhnya.
Meski demikian, dia mengungkapkan pemerintah tidak bisa menjamin peserta Kartu Prakerja mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan.
Menurutnya, pemerintah akan melakukan berbagai strategi agar calon pekerja bisa menaikkan kemampuan (up skilling) dan mendapatkan pekerjaan sesuai yang diinginkan. Pesan untuk menyukseskan program tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.
"Beliau [Presiden Jokowi] tidak mau alokasi anggaran Rp10 triliun ke laut. Tidak mau sekadar berjalan. Dia betul-betul menginginkan Kartu Prakerja jadi solusi bagi teman-teman yang sedang mencari pekerjaan," ucap Moeldoko.
