Hak Angket Jiwasraya, PKS dan Demokrat Serahkan Dukungan Resmi

Para pimpinan Fraksi PKS dan Partai Demokrat hari ini menyerahkan surat dukungan usulan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait PT Jiwasraya kepada Pimpinan DPR.
John Andhi Oktaveri
John Andhi Oktaveri - Bisnis.com 04 Februari 2020  |  17:45 WIB
Hak Angket Jiwasraya, PKS dan Demokrat Serahkan Dukungan Resmi
Warga melintas di dekat logo Asuransi Jiwasraya di Jakarta, Kamis (25/12/2019). Bisnis - Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA - Para pimpinan Fraksi PKS dan Partai Demokrat hari ini menyerahkan surat dukungan usulan pembentukan Panitia Khusus Hak Angket terkait PT Jiwasraya kepada Pimpinan DPR.

"Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat menyampaikan berkas dan usulan pembentukan Pansus Hak Angket PT Jiwasraya," kata Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini didampingi Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan di Kompleks Parlemen, Selasa (4/2/2020).

Jazuli mengatakan Fraksi PKS menyerahkan 50 tandatangan dan 54 tandatangan dari anggota Fraksi Demokrat sebagai bentuk dukungan pembentukan Pansus Jiwasraya. Dia meminta Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin sebagai pimpinan DPR menindaklanjutinya setelah penyerahan surat dukungan resmi tersebut.

Jazuli menjelaskan sesuai UU Nomor 2 tahun 2018, syarat pembentukan Pansus Angket harus memenuhi syarat sebanyak 25 orang dan lebih dari satu fraksi sehingga telah memenuhi syarat administrasi.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menilai kasus dugaan korupsi di PT. Asuransi Jiwasraya, bukan kasus kriminal biasa. Diduga ada nuansa politik di dalamnya kasus tersebut.

"Ini bukan kasus kriminal dan korupsi biasa, namun [kami] mencium nuansa politik di dalamnya. Kami tidak hanya mempersoalkan berapa dana yang telah dimanipulasi di dalam kasus Jiwasraya," kata Benny.

Menurut Benny ada dugaan proses kejahatan untuk melakukan pembajakan dalam kasus Jiwasraya untuk mendapatkan uang begitu banyak dengan modus canggih. Hal itu disebut sebagai tindakan kriminal yang terorganisir.

"Bahwa nanti ada kaitannya dengan Istana atau tidak, nanti waktu penyelidikan kita akan gali itu lebih dalam," ujarnya.

Benny menegaskan usulan Fraksi Demokrat membentuk Pansus Jiwasraya bukan untuk menjatuhkan pemerintahan, namun bertujuan untuk menegakkan keadilan dan prinsip hukum yang adil.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
jiwasraya, Hak Angket

Editor : Saeno
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya



Top