Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Fraksi PDI Perjuangan Ismail Thomas meminta Menteri ESDM mempertimbangkan kembali rencana kenaikan harga gas 3 kilogram (melon) sebelum diumumkan ke publik karena berpotensi dipolitisir oleh pihak tertentu.
Menurutnya, kenaikan harga kebutuhan rumah tangga itu tidak tepat karena dilakukan menjelang pemilihan kepala derah 2020. Selain itu dia juga mengungkap kekhawatirannya terhadap citra partai yang dia usung menjelang pilkada.
“Nah ini perlu dipertimbangkan juga tentang kenaikan harga gas melon ini, perlu diperhatikan betul. Apalagi ini sudah memasuki tahun ke pilkada. Segala sesuatu bisa di politisir apalagi jelas-jelas menyangkut keperluan hidup rakyat,” katanya, Senin (27/1/2020).
Dia juga khawatir pihaknya sebagai partai pendukung pemerintah akan disasar oleh rakyat akibat kenaikan harga sumber energi itu. “Karena kami yang berada di belakang pemerintah,” ujar Ismail.
Dalam Rapat Kerja Komisi VII bersama Menteri ESDM tersebut, Ismail mengharapkan klarifikasi dari kementerian ESDM seoal rencana itu.
“Ini adalah satu sumber, satu kementerian kenapa tiba-tiba disaat yang sama (waktu yang sama) pada tahun 2020, kemudian kementerian yang sama menaikan lagi gas melon yang tentu sangat menjadi keperluan masyarakat menengah kebawah. Kenapa tidak diakselerasikan pak?” Kata Ismail Thomas di ruang rapat Komisi VII DPR.
Subsidi elpiji 3 kilogram (kg) akan dicabut pada pertengahan tahun ini. Elpiji tabung melon ini akan dijual sesuai dengan harga pasar.
Jika mengikuti harga keekonomian, harganya sekitar Rp 35.000 per tabungnya. Akan tetapi subsidi akan diberikan melalui cara lain, sehingga masyarakat miskin tetap bisa membeli elpiji 3 kg di bawah Rp35.000.
Rencana penghapusan subsidi Elpiji 3 kg per tabung dilakukan agar lebih menyasar kepada masyarakat miskin. Pasalnya saat ini siapa saja bisa membeli tabung gas 3 kg tersebut, bahkan orang kaya sekalipun.
